ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), tiap tahunnya terus mengalami peningkatan.
Penambahan anggaran terjadi sejak masa kepemimpinan Ruksamin-Raup selaku Bupati dan Wakil Bupati Konut pada 2016 lalu, dan menempatkan Kasim Pagala sebagai Kepala DPPKB Konut.
Tercatat, anggaran pengelolaan bidang kependudukan keluarga berencana itu selalu naik. DAK pada 2015 hanya Rp200 juta, pada 2016 naik menjadi Rp 1,5 miliar, 2017 sebesar Rp3 miliar, 2018 sebesar Rp 4,5 miliar, dan pada 2019 menjadi Rp6 Miliar.
Kasim Pagala mengatakan, kenaikan anggaran alokasi khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu seiring dengan keberhasilan program kegiatan yang dicapai dan dijalankan dengan maksimal sejak awal kepemimpinannya.
Baca Juga : DPPKB Konut Targetkan Angka Kelahiran Capai 2,1
Keberhasilan tersebut misalnya pada bidang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang meraih juara 1 pada 2016, 2017, dan 2018 tingkat provinsi. Kemudian, pusat dan informasi konseling (PIK) remaja yang meraih juara 1 tingkat provinsi 2017-2018. Selain itu, yang dijalankan dengan maksimal adalah pengelolaan program kegiatan bina keluarga berencana, program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK), pencanangan kampung KB, pembinaan dan peningkatan kader bina keluarga balita (BKB), bina keluarga lansia (BKL), bina keluarga remaja, di 13 kecamatan Konawe Utara, serta program lainnya.
Lanjut Kasim, tak hanya tingkat kabupaten dan provinsi, kesuksesan program kegiatan tersebut juga mampu dibuktikan hingga ke tingkat nasional yang ditandai dengan raihan penghargaan Manggala Karya Kencana Tertinggi yang disematkan oleh Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MKBPMK), Puan Maharani pada Hari Keluarga Nasional ke XXV di Manado, pada 2018 lalu.
“Saat ini dana DAK kita sudah mencapai Rp6 miliar dari Rp200 juta. Alhamdulillah ini suatu kesyukuran kami bisa membuktikan kerja tim kita bersama staf jajaran DPPKB untuk masyarakat dan daerah. Serta tak lepas dari peran penting pak Bupati dan pak Wakil Bupati yang senantiasa memberikan dukungan dan suport kepada kami tanpa ada intervensi baik pribadi maupun politik,” kata Kasim Pagala, Sabtu (6/7/2019).
DAK adalah alokasi dari APBN pusat yang diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota tertentu yang berkinerja baik dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
“Dana DAK yang kami peroleh ini langsung dialokasikan ke bidang-bidang program kegiatan melalui non tunai untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing. Tapi saya selaku pimpinan tetap mengawasi dan mengontrol segala proses pelaporan dan kegiatannya. Jika tidak berjalan, secara tegas langsung saya berikan sanksi sesuai aturannya, tanpa pilih kasih,” tukasnya. (B)
