ZONASULTRA.COM, RAHA Pemerintah daerah (Pemda) Muna Sulawesi Tenggara (Sultra) baru-baru ini didesak untuk segera mencairkan dana Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Hal itu untuk membiayai sejumlah tahapan yang mesti dijalankan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut.
Menanggapi hal ini, Bupati Muna LM Baharudin meminta agar panwaslu di daerah yang dipimpinnya itu memaklumi mekanisme pencairan anggaran. Pasalnya, hal itu merupakan otoritas dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Muna Ratna Ningsih Luneto yang tengah keluar daerah.
“Kewenangan mencairkan anggaran itu berada di Kadis PPKAD, bukan ditangan bupati atau sekda. Harus dimaklumi pencairan anggaran itu ada mekanisme dan tahapannya, “ungkap LM Baharudin, Senin (15/6/2015).
Menurut dia, keberadaan Kadis PPKAD yang mengambil cuti di luar daerah merupakan tindakan sah dan memiliki izin. Di samping itu, pencairan anggaran panwaslu ini masih bisa menunggu kepulangan Ratna Ningsih yang kabarnya telah pulang dari perjalanan di Eropa.
“Belum terlambat. Lain halnya kalau besok sudah mau pilkada, ” terangnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Muna Mahiluddin saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih menunggu kepulangan Ratna Ningsih ke Raha untuk mengurus keperluan pencairan anggaran panwas. Dimana dalam APBD induk 2015, Panwas kebagian alokasi anggaran Rp.1 Miliar.
“Tadi pihak sekretariat panwas sudah ke PPKAD dan informasinya hari ini ibu kadis pulang. Jadi kejelasan komitmennya sudah ada, “ujarnya
Sebelumnya, karena dana tersebut tidak kunjung cair Panwaslu Muna mengeluarkan ultimatum bakal mengirim rekomendasi kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, terkait ketidaksiapan pemda setempat menyelenggarakan pilkada serentak 2015. (**Lily)
