ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Komandan Resort Militer (Dandim) 1412 Kolaka Letnan Kolonel CZI Cosmas Manungkalo Dangga menyampaikan arahan panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo tentang perspektif ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada mahasiswa Universitas Negeri Sembilanbelas November (USN) Kolaka, Rabu (23/11/2016).
Arahan panglima TNI itu disampaikan Cosmas melalui sosialisasi di ruangan Auditorium Kampus USN yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai jurusan serta dosen dan pegawai kampus merah maron itu.
Dalam sosialisasi itu, Cosmas menilai keutuhan NKRI saat ini sedang diuji dengan berbagai konflik sosial yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu melalui gerakan terorisme dan peredaran narkoba.
Cosmas juga menilai, upaya pelemahan kesatuan Indonesia itu dilakukan dengan cara merusak tatanan sosial masyarakat Indonesia dengan menunggangi isu-isu yang berbau suku, ras dan agama (sara)
Mantan anggota pasukan pengawal presiden (Paspampres) ini mencontohkan, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Cahaya Purnama (Ahok) merupakan salah satu contoh kasus upaya pelemahan kedaulatan Indonesia.
Menurutnya, kasus Ahok itu seyogyanya tidak menimbulkan arus konflik sosial di masyarakat. Sebab, kasus itu telah menjadi prioritas polisi untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
“Namun karena kasus ini sudah terkesan dipolitisasi, maka desakan publik terhadap pemerintah pun terkesan diperkuat dengan adanya rencana demonstrasi susulan,” kata Cosmas.
Padahal, kata dia, unjukrasa itu tidak seharusnya dilakukan karena proses hukum terkait kasus Ahok itu sedang ditangani oleh polisi.
Rektor USN Azhari yang mendampingi Cosmas dalam sosialisasi itu juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, sebagai warga negara yang taat hukum, seharusnya masyarakat juga menghargai proses hukum yang dilakukan oleh polisi terhadap kasus Ahok itu.
“Jangan karena Ahok, Indonesia pecah. Di Kolaka, sebaiknya tidak ada unjukrasa terkait kasus ini,” ujar Azhari kepada mahasiswanya.
Dia mengajak mahasiswanya untuk merespon kasus Ahok itu dengan akal sehat, sebagaimana prinsip dasar keberadaan mahasiswa itu sendiri sebagai masyarakat ilmiah.
“Kita saksikan saja proses hukum ini. Karena semakin banyak rumor, semakin banyak masalah. Kalaupun kita mau demo solidaritas untuk Ahok, saya kira Ahok itu terlalu jauh. Jadi tunggu saja proses hukumnya. Kalau mau buat pernyataan solidaritas, buat saja, lalu kirim ke Polri,” kata Azhari.
Azhari mengatakan, sosialisasi ini memang sengaja diberikan kepada mahasiwa agar informasi tentang ancaman kesatuan bangsa dapat disampaikan secara baik ke masyarakat. Karena mahasiwa merupakan kesatuan masyarakat ilmiah yang dapat memilah informasi yang baik dan yang tidak baik. (B)
Reporter: Abdul Saban
Editor: Jumriati