ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Bupati Bombana, Tafdil tak dapat menyembunyikan amarahnya setelah pemerintahan yang dipimpinnya mendapatkan penilaian rapor merah dari Ombudsman Sultra.
Karena itu, ia menegaskan agar semua jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk mematuhi aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelayanan publik di daerah itu.
“Kenapa kita mendapat rapor merah dalam pelayanan publik? Semua karena tidak ada SOP, jadi saya tekankan kepada semua kepala OPD di Bombana dan tidak saja bagi yang dilantik hari ini agar bisa mengikuti segala aturan yang ada dalam standar tersebut,” ungkapnya saat pelantikan sembilan pejabat Pratama di Aula Kantor Bupati Bombana, Senin (26/2/2018)..
“Saya kasih waktu selama 30 hari, jika tidak maksimal maka akan dilakukan evaluasi dan kemungkinan akan ada lagi pelantikan susulan,” terang Tafdil.
Bupati dua periode ini tak sekedar memberi peringatan kepada aparatnya, namun ia mengarahkan semua pejabat yang dilantik untuk menandatangani fakta integritas. Ada delapan poin aturan yang dituangkan dalam fakta integritas tersebut.
Dalam aturan tersebut, terdapat aturan yang sangat krusial bagi para pejabat yakni pada poin ke delapan bahwa bersedia mengundurkan diri dan atau diberhentikan jika tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsi saya sebagai pejabat Pratama.
“Jadi jangan terlalu senang dengan jabatan yang diemban karena memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Jika tidak mampu mengikuti semua aturan berdasarkan tupoksinya maka siap-siap saja diganti, ” tegas Tafdil.
Ditambahkannya bahwa dengan adanya SOP dalam bekerja, maka semua akan bisa terukur seberapa menurun dan meningkatnya kinerja pejabat.
“jadi, mari kita sama-sama memikirkan bagaimana kita keluar dari permasalahan ini. Seandainya saya masih di periode pertama, saya tidak tahu bagaimana nasib kalian. Sebab, beberapa kali. Kabupaten Bombana selalu meraih penilaian baik dari semua aspek, baru kali ini lagi mendaoat penilaian buruk,” katanya.
Tafdil mengharapkan semua pejabat untuk tidak menganggap remeh permasalahan kecil dalam bekerja. Semua harus dituntaskan.
“Tidak usah kita bicara terlalu jauh soal program Nasional. Urusan internal dahulu yang mesti kita prioritaskan. Makanya saya sangat mengharapkan peningkatan etos kerja masing-masing OPD, mari kita berbenah,” tutupnya. (C)
