ZONASULTRA.COM, KENDARI – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Pemerhati Pilkada Indonesia (Formappi) berunjuk rasa di Sekretariat KPU Kendari, Jumat (4/11/2016). Mereka menuding ada kejanggalan-kejanggalan pada proses pemutakhiran data pemilih.
Namun demikian pengunjuk rasa ini tak menunjukkan data-data kejanggalan yang dimaksud. Formappi hanya menyebutkan bahwa proses pemutakhiran data dan daftar pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) serta penetapan yang berbasis TPS tidak realistis.
Koordinator aksi Adrian, menuding penetapan pemilih tersebut tidak berdasarkan efisiensi anggaran karena data base pemilih per TPS sangat tidak relevan. Dengan temuan tersebut dikhawatirkan KPU Kendari telah melakukan mark up anggaran.
“Yang menjadi keraguan kami adalah jangan sampai ada indikasi permainan antara pihak penyelenggara dengan salah satu pasangan calon. Atas berbagai indikasi tersebut kami juga mendesak DPRD Kendari untuk memanggil KPU Kendari, untuk dilakukan rapat dengar pendapat bersama pihak terkait,” kata Adrian.
Aksi Formappi hanya berlangsung sekitar 15 menit tanpa sempat menerima penjelasan dari KPU. Setelah menyerahkan pernyataan sikap, mahasiswa ini langsung meninggalkan sekretariat KPU Kendari. Padahal Komisioner KPU Kendari divisi teknis Zainal Abidin dan divisi data pemilih Yasir bermaksud menjelaskan tudingan mahasiswa tersebut.
Zainal mengatakan untuk menghargai aksi tersebut sebagai bentuk pengawalan terhadap pilkada Kendari agar berlangsung demokratis dan berintegritas. Sementara Yasir membantah tuduhan tersebut sebab untuk data dan daftar pemilih masih sebatas Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan terus diperbaharui sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Setelah diadakan pencocokan dan penelitian oleh PPDP kini jumlah DPS kita 193.432. jauh berkurang dibandingkan DPT Pilpres yang mencapai 243.682. Berkurang karena ditemukan ada yang ganda, tidak ber-KTP Kendari dan sebab lainnya,” kata Yasir.
jumlah DPS tersebut masih akan bertambah karena masih ada sekitar 9 ribu lebih yang tidak memiliki KTP elektronik. Saat ini masih diverifikasi oleh Dinas Catatan Sipil Kendari. (B)
Reporter: Muhamad Taslim Dalma
Editor : Tahir Ose
