ZONASULTRA.COM, KENDARI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan tenaga kerja asing. Unjuk rasa digelar di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
Massa menuntut pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak tutup mata terkait maraknya warga asing yang bekerja di Sultra
Dalam aksinya, mereka menggunakan dan membawa bendera organisasi dan sebuah spanduk yang diantaranya bertuliskan “Turunkan Rezim Jokowi-JK dan “Tolak Tenaga Kerja Asing”.
“Kami melihat ada kesan pembiaran sehingga maraknya tenaga kerja asing di daerah ini. Masyarakat pribumi susahnya mencari kerja sementara TKA begitu leluasa bekerja di negeri ini. Lihat saja di Morosi,” kata jenderal lapangan aksi Saharuddin dalam orasinya.
Aksi yang awalnya berlangsung damai dan tertib, berubah ricuh saat mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian di depan kantor Narkertrans Sultra.
Massa meminta Kepala Nakertrans Sultra Saemu Alwi untuk menemui mereka. Tapi sampai waktu yang diberikan, Saemu Alwi tak kunjung menemui massa.
Massa yang sudah tersulut emosi mencoba masuk ke dalam kantor Nakertrans untuk meminta kepala dinas menemui mereka. Tapi setelah mencari ke seluruh ruangan, massa tidak menemukan kepala dinas. Massa yang emosi karena tidak menemui kepala dinas akhirnya menghancurkan meja tamu yang ada di dalam ruangan kepala dinas. Massa juga membakar ban bekas di depan kantor.
Setelah massa aksi tidak menemukan Kepala Nakertrans, mereka langsung menuju ke Kantor DPRD Sultra untuk kembali menyampaikan tuntutan mereka.
Di DPRD Sultra, massa menyampaikan bahwa kondisi negara saat ini sedang tidak baik. Ini terbukti dengan beberapa ketimpangan yang terjadi di masyarakat yang ditimbulkan oleh pemerintah sendiri dapat dinilai sebuah kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Diantaranya meningkatnya utang, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, kenaikan harga BBM, sampai dengan pengurangan volume adzan di masjid.
“Harapannya, DPRD mempunyai pandangan yang sama dengan tuntutan kami dan dapat melanjutkan ke pemerintah pusat,” ujar Saharuddin.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini di antaranya meninjau kembali surat edaran tentang aturan volume suara adzan, meminta Menteri Agama untuk segera membuat peraturan menteri yang megantur larangan LGBT, memberikan pertanggungjawaban atas melemahnya nilai tukar rupiah, menstabilkan kembali harga BBM, serta menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok akan kenaikan harga BBM non subsidi.
“Jika seandainya tuntutan kami tidak mampu dipenuhi maka sebaiknya Jokowi mengundurkan diri sebagai presiden,” ungkap Saharuddin.
Aksi HMI Cabang Kendari ini langsung ditemui oleh Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh. Di hadapan massa aksi politikus PAN itu berjanji pihaknya akan menyuarakan aspirasi yang disampaikan oleh HMI Cabang Kendari ke pemerintah pusat.
“Saya berjanji, DPRD Sultra tetap menyuarakan apa yang disampaikan adik-adik, sehingga bisa menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ungkap Abdurrahman Shaleh.
Untuk diketahui berdasarkan data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja per 6 April, tenaga kerja asing yang terdaftar di Sultra berjumlah 927 pekerja. Mereka sebagian besar bekerja di sejumlah perusahaan pabrik nikel yang ada di beberapa wilayah Sultra seperti Konawe, Konawe Selatan dan Bombana. (B)
Reporter : Ramadhan Hafid
Editor : Tahir Ose
