ZONASULTRA.COM, KENDARI – Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) dan PPP Sultra telah sepakat untuk bekerja sama dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Konawe, Kolaka, dan Baubau yang akan berlangsung 2018 mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sultra Muhammad Endang mengatakan kerja sama itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk koalisi. Namun itu masih akan dibahas kembali pada pertemuan selanjutnya di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sultra dan akan melibatkan satu lagi partai politik yang belum dapat disebutkan.
“Kita menyepakati kriteria-kriteria bahwa kita menyorong figur yang dikehendaki rakyat. Misalnya salah satu indikatornya harus mempunyai elektabilitas (tingkat keterpilihan) yang baik. Jadi akan ada lembaga survei yang akan kita tunjuk,” ujar Endang saat menerima kedatangan sejumlah pengurus PPP Sultra di Kantor DPD Demokrat Sultra, Minggu (9/4/2017).
Sudah ada kader-kader yang disiapkan untuk tampil di sejumlah daerah Pilkada tersebut hanya belum dapat dipublikasikan. Selain itu kata Endang, Demokrat dan PPP terbuka dengan figur-figur non kader yang ingin maju membangun daerah.
Kesepakatan lainnya yakni membangun politik yang bersih, jauh dari praktik money politik, dan mewujudkan Pilkada yang partisipatif. Kata Endang, penegasan kedua partai bahwa Sultra adalah milik seluruh masyarakat Sultra, bukan milik klan maupun kelompok tertentu.
Ketua DPW PPP Sultra Rasyid Syawal mengatakan sengaja melakukan pertemuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Demokrat dan PPP adalah milik masyarakat dan partai terbuka. Siapa saja masyarakat Sultra yang mencalon jadi kepala daerah, terbuka peluang diusung Demokrat dan PPP yang penting kriteria seperti survei tercapai.
“Kedekatan yang sudah terbangun ini akan kami terus tingkatkan terutama pada pertemuan selanjutnya. Sehingga semangat untuk menggagas Sultra lebih baik selalu kita bicarakan bersama,” ujar Rasyid.
Untuk diketahui, khusus untuk pertarungan Pilgub, Demokrat memiliki 6 kursi dan PPP 2 kursi di DPRD Sultra, sehingga untuk dapat menjadi pintu pencalonan butuh satu kursi koalisi. Berdasarkan undang-undang, syarat untuk pencalonan adalah 9 kursi atau 20 persen dari 45 kursi DPRD Sultra. (A)
Reporter : Muhamad Taslim Dalma
Editor : Jumriati
