Para pendemo mendesak penjabat (pj) Bupati Koltim mengevaluasi kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Koltim, Martini Balaka, karena diduga melakukan pungutan liar sebesar Rp.1 juta per orang
Para pendemo mendesak penjabat (pj) Bupati Koltim mengevaluasi kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Koltim, Martini Balaka, karena diduga melakukan pungutan liar sebesar Rp.1 juta per orang terhadap 298 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Koltim yang dinyatakan lulus.
“Waktu kami konfirmasi pada kepala BKD, katanya pungutan tersebut atas perintah pak bupati, saya kira ini harus diklarifikasi, kalau benar ini terjadi maka kepala BKD harus bertanggungjawab secara hukum, karena pungli tersebut tidak ada dasarnya, dan harus di proses hukum,” ujar Imo salah seorang pengunjuk rasa kepada zonasultra.id.
Massa yang mendapat pengawalan ketat dari aparat Polsek Tirawuta dan satuan polisi pamong praja (Pol PP) memaksa bertemu dengan pj. Bupati Koltim, Tony Herbiansyah. Namun mereka akhirnya hanya diterima oleh Asisten I, Muh.Yasir. Kepada pendemo Yasir berjanji akan menindaklanjuti tuntutan pendemo.
Sementara itu, kepala BKD Koltim, Murtini Balaka yang hendak dikonfirmasi tidak berada di kantornya. (Erikman)
