ZONASULTRA.COM, KENDARI – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas menyesalkan komentar Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang yang menyebut gubernur dan wakil gubernur malas berkantor.
“Saya sangat menyesalkan apa yang dikomentari Pak Endang, dia adalah adinda saya. Dia mengatakan bahwa gubernur dan wagub malas masuk kantor, boleh saja dicek selama ini saya tiap hari masuk kantor dan pulang malam, kecuali saya dinas luar baik luar daerah maupun dalam daerah,” tegas Lukman ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/2/2020).
Lukman Abunawas juga menegaskan dirinya tidak pernah menerima undangan rapat paripurna di kantor DPRD Sultra. Hal ini terkait pernyataan Endang yang menyebut sudah lebih dari 10 kali rapat paripurna di kantor DPRD Sultra tidak dihadiri oleh Lukman.
“Itu tidak benar, masa saya mau pergi ke DPRD tidak ada undangan, saya kalau ada undangan saya hargai pasti saya datang. Kemudian kalau ada diskusi, kalau gubernur perintahkan saya pasti saya pergi. Silakan cek ke staf saya, kalau ada surat dari DPRD yang pernah masuk,” kata Lukman.
Mantan Sekda Sultra itu pun meminta Muhammad Endang tidak berkomentar seenaknya. Ia berharap, Muhammad Endang dapat meluruskan pernyataannya. Ia mengaku tidak akan segan-segan menempuh jalur hukum.
“Jangan komentar seenaknya, saya keberatan saya bisa tuntut karena tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau tidak diluruskan saya bisa tuntut dia, dan pidanakan dia kalau tidak diluruskan tidak menyenangkan buat saya,” tutupnya.
Sebelumnya, melalui rilis ke awak Zonasultra.com, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang mengkritik Ali Mazi dan Lukman Abunawas yang dinilai malas berkantor.
Endang mengaku banyak menerima aduan masyarakat soal pasangan dengan akronim Aman itu yang jarang terlihat berkantor.
“Saya selaku pimpinan DPRD mengimbau pak gubernur dan wagub agar lebih rajin masuk kantor. Karena saya dapat banyak laporan dari masyarakat yang ingin dapat pelayanan, itu susah untuk ketemu dengan gubernur baik di rumah jabatan (rujab) maupun di kantor,” kata Endang dalam rilisnya, Rabu (19/2/2020).
Bahkan untuk mendapatkan disposisi atau tanda tangan dari orang nomor satu di Bumi Anoa itu, kata Endang, para bawahan harus ke Jakarta. Sementara Wagub Sultra sudah lebih dari 10 kali rapat paripurna di kantor DPRD Sultra tidak hadiri.
“Kita bersurat 10 kali, tapi tidak pernah dihadiri sama sekali. Paling hanya diwakili sekda, itu Pj bukan sekda definitif. Jadi saya minta sekali lagi rajin masuk kantor, tugasnya melayani rakyat. Efektif tinggal dua tahun sementara janjinya masih banyak,” ujarnya.
Menurut Endang, masih banyak permasalahan yang harus dituntaskan oleh pasangan Aman seperti masalah pertambangan, infrastruktur jalan, perbaikan jembatan Wawotobi, jembatan Sampara, dan sejumlah perbaikan infrastruktur lainnya. (A)
