ZONASULTRA.COM, LAWORO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan, pada tahun 2019 nanti, seluruh masyarakat di daerah itu sudah memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Hal ini dilakukan untuk menjamin kesehatan masyarakat di daerah itu, khususnya masyarakat tidak mampu.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mubar Laode Mahajaya menyatakan, masyarakat Muna Barat yang sudah memiliki kartu BPJS saat ini mencapai 56 ribu lebih. Sementara 23 ribu orang lainnya, masih belum memiliki kartu JKN itu.
“Yang 23 ribu orang ini belum dijamin kesehatannya oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Tapi ini berdasarkan data dari Dinkes Mubar. Tidak menutup kemungkinan kedepan akan bertambah, karena saat ini kita masih melakukan pendataan melalui Puskesmas,” kata Mahajaya di Aula Kantor Bupati Selasa (14/11/2017).
Dia juga menyatakan, sebelumnya masyarakat Mubar yang memiliki kartu BPJS sebanyak 53.929, namun itu sudah mengalami peningkatan. Ia juga memperkirakan, tahun depan angka itu akan terus meningkat. Sehingga pada tahun 2019, masyarakat Mubar sudah terjamin kesehatannya.
Kata dia, masyarakat yang telah memiliki Kartu BPJS kesehatan itu khususnya TNI/POLRI dan PNS. Dan yang menjadi target saat ini adalah masyarakat tidak mampu yang belum memiliki Kartu BPJS.
“Ini target pemkab Mubar sekaligus merealisasikan janji Bupati pada saat kampanye, bahwa seluruh masyarakat Mubar gratis biaya kesehatan,” sambungnya.
Menurutnya, yang menjadi tanggungan pemerintah terkait kepemilikan kartu BPJS itu sebanyak 100 ribu orang lebih. Sementara saat ini, pihaknya sudah menganggarkan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemda Mubar senilai Rp 3 milyar per tahun.
Ia juga menambahkan, tahun ini pihaknya mendapat bantuan dari pemerintah provisi berupa program BPJS Bahteramas sebanyak 1.000 orang, namun yang terverifikasi hanya 605 jiwa dan sisanya masih dikejar.
“Sisanya itu terkendala di administrasi. Tapi kita sudah perbaiki dan tinggal dibawa lagi ke Provinsi. Jadi tahun depan, kita usulkan lagi dan itu sudah mulai dikerjakan datanya sebanyak 2.500 jiwa,” katanya. (C)
Reporter : Laode Pialo
Editor : Abdul Saban
