KUNJUNGAN KERJA – Direktorat Jemderal (Dirjen) Pembinaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sarifuddin Udu saat memberikan sambutan kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh Kepala desa Se-kabupaten Muna Barat terkait pengelolaan hutang keuangan daerah dan pengelolaan dana desa yang baik transparan dan akuntabel, Senin (8/1/2017).(Laode Pialo/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, LAWORO – Direktorat Jemderal (Dirjen) Pembinaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sarifuddin Udu mengapresiasi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Muna Barat (Mubar).
“Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Sultra selaku pembina DOB Muna dan tentunya juga kepada bupati dan jajaranya, karena walaupun usia dari daerah ini masih seumur jagung sudah bisa melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di daerah itu, Senin (8/1/2017).
Menurutnya, apa yang telah diraih oleh Pemda Mubar saat ini merupakan bentuk kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pemda Mubar.
“Artinya saat ini pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jadi kedepan kalau ada yang salah jangan ditutup-tutupi,” himbaunya.
Sementara itu, Kepala Bandan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Hj.Ismi mengatakan, dari 5 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang ada di Sultra, Muna Barat merupakan satu-satunya yang mendapatkan WTP dari BPK.
Menurutnya, salah satu faktor yang mendorong Mubar bisa meraih WTP karena proses penyerahan aset yang sampai saat ini belum dilakukan oleh Pemda Muna. Sehingga pertanggunjawaban masalah aset tidak terlalu berat.
“Tahun lalu Mubar sudah WTP tetapi mempertahankan WTP itu jauh lebih susah daripada merebut WTP. Karena tim audit akan menentukan standar yang lebih tinggi terhadap daerah yang sudah WTP daripada yang belum WTP. Dan mudah-mudahan Mubar tetap pada pengelolaan keuangan yang benar transparan dan akuntabel,” katanya
Ismi menambahkan, untuk penyerahan hasil evaluasi APBD 2018 Mubar masuk dalam kelompok pertama yang akan diserahkan. Dan itu telah memenuhi unsur, baik untuk dana pendidikan, desa dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur.
“Mudah-mudahan apa yang direncanakan pak bupati pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik. Dana desa dari pusat lansung ke kabupaten, kami dari provinsi hanya mengontrol 10 persen ADD dari APBD,” ujarnya. (C)
Reporter : La Ode Pialo
Editor : Rustam
