ZONASULTRA.ID, KENDARI – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat baru 2 persen masyarakat di Bumi Anoa itu yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) digital.
Kepala Disdukcapil Sultra Muhammad Fadlansyah mengatakan, identitas kependudukan digital merupakan salah satu inovasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Inovasi tersebut dalam upaya digitalisasi dokumen kependudukan yang saat ini digunakan oleh penduduk Indonesia ke dalam smartphone.
Khusus untuk wilayah Sultra, Fadlansyah mengatakan progresnya masih sangat rendah. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong adanya penambahan identitas kependudukan digital di kabupaten kota yang ada di Sultra.
“Identitas kependudukan digital untuk Sultra baru mencapai 2 persen atau 36 ribu jiwa dari target 450 ribu jiwa,” ungkapnya di Kendari baru-baru ini.
Fadlansyah menyampaikan identitas digital tersebut akan menyimpan data pribadi individu baik KTP, KK, BPJS Kesehatan dan lainnya dalam bentuk digital yang dapat diakses dengan menggunakan perangkat teknologi seperti smartphone.
Kata dia, sebagai langkah awal penggunaan KTP digital ini, khususnya untuk internal disdukcapil seluruh Indonesia, kemudian ke ASN dan terakhir ke masyarakat.
Kendati demikian, masyarakat Sultra sudah bisa membuatnya karena dukcapil saat ini tengah melakukan sosialisasi. Terlebih apabila masyarakat yang hendak membuat KTP maka langsung diaktivasi ke digital.
Untuk membuat KTP digital, masyarakat bisa langsung datang ke kantor Disdukcapil Sultra maupun di kabupaten kota dengan syarat harus mempunyai handphone dan membawa fotokopi KK untuk melihat NIK.
“Pengurusannya cepat, tidak sampai 5 menit,” tambahnya.
Fadlansyah mengaku saat ini kendala yang dihadapi dalam peralihan KTP ke digital adalah persoalan jaringan internet yang mungkin terkadang ada gangguan teknis. Masalah lainnya yaitu email, karena aktivasi tersebut nanti ada kode yang akan dikirim ke email, dan biasanya masyarakat tidak memilikinya.
Kata dia, masyarakat juga tidak mau mengaktivasi KTP-nya ke digital sebab beberapa lembaga layanan publik belum menerima identitas secara digital tersebut.
Untuk itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi dalam setiap kegiatannya bahkan setiap warga yang akan mengurus KK maupun KTP maka langsung akan dibuatkan identitas kependudukan digital.
Ia harap, seluruh masyarakat Sultra bisa melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik. (B)
Kontributor: Ismu Samadhani
Editor: Jumriati
