Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang juga anggota tim koalisi pemenangan Asrun-Hugua, Kus Gladi Surya mengatakan, kalau kata-kata pembohongan publik itu keluar dari pengurus partai, baik PPP maupun PKB, berarti pengurus partainya bodoh. Sebab mereka tidak merasa bahwa telah mengeluarkan B1 KWK Parpol kepada pasangan Asrun-Hugua.
Dikatakan, baliho berlogo PPP dan PKB dicetak sebelum adanya keputusan sepihak dari dua partai tersebut. Selain itu, tim Asrun-Hugua punya dasar untuk memasang baliho berlogo PPP dan PKB. Sebab sebelumnya pasangan Asrun-Hugua telah mengantongi B1 KWK dari dua partai itu sejak bulan November 2017.
“Kita memasang logo PPP dan PKB, kita punya dasar, sebab sebelumnya pasangan Asrun-Hugua telah mengantongi B1 KWK dari dua partai itu. Itu kita dapat rekomendasi B1 KWK di bulan November dan tanggal 27 November, kita memutuskan memasang logo PPP dan PKB di baliho Asrun-Hugua,” kata Kus Gladi Surya lewat telepon selularnya, Kamis (11/1/2017) sore.
Justru, kata dia, atas keputusan sepihak dari PPP dan PKB membatalkan B1 KWK pasangam Asrun-Hugua merasa dirugikan.
Lanjutnya, terkait permintaan dari pengurus PPP dan PKB untuk menurunkan baliho berlogo partai tersebut, tim Asrun-Hugua akan melakukannya, sebab itu bukan permasalahan yang sulit. Tapi yang menjadi masalah adalah pernyataan dari pengurus yang mengatakan pasangan Asrun-Hugua telah melakukan pembohongan publik.
“Kita selaku tim pemenangan dan pengurus koalisi partai merasa kata-kata pembohongan publik itu menjadi kerugian buat kita. Sebab dimana kebohongannya, karena logo itu kita pasangan memang kita mengantongi B1 KWK. Sama saja mereka membentuk opini ke masyarakat bahwa kita ini dengan sengaja mencaplok dua partai tersebut. Ketika B1 KWK itu dicabut, kita tinggal hapus saja logo dua partai itu, tidak ada masalah. Tapi sebetulnya tidak usah menyampaikan ada kebohongan publik yang begitu,” ujarnya.
Sementara ditanya perihal apakah tim Asrun-Hugua akan mempermasalahkan keputusan sepihak yang dilakukan oleh PPP dan PKB, Kus Gladi Surya mengatakan, mereka menunggu instruksi dari Asrun.
“Iya kemarin itu bapak ada komitmen akan mempermasalahkan ini. Tapi kalau saya terserah dari pribadi beliau, sebab itu merupakan kebijakannya,” tuturnya.
Sebelumnya Rabu (10/1/2018) kemarin, Wakil Ketua DPW Sultra Muhammad Bachri mengatakan, seharusnya baliho berlogo PPP diturunkan sejak Asrun-Hugua resmi mendaftar di KPU pada 8 Januari 2018 lalu. Bila tidak diturunkan maka akan merusak tatanan politik Sultra dan bagian dari pembohongan publik. (A)
Reporter : Ramadhan Hafid
Editor : Abdul Saban
