ZONASULTRA.COM,KENDARI– Pemilihan Umum saat ini sudah memasuki tahapan kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai dalam tahapan ini distribusi logistik dan tahapan kampanye menjadi salah satu tahapan terawan dalam proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) Hamirudin Udu mengatakan, salah satu indikator kerawanan distribusi logistik adalah banyaknya surat pemberitahuan pemilih atau C6 yang tidak terdistribusi secara maksimal.
Sementara untuk tahapan kampanye, titik rawannya pada keamanan, relasi kuasa di tingkat lokal, kampanye, partisipasi parpol, dan partisipasi kandidat.
Dengan itu, Bawaslu telah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memastikan pilkada berjalan lancar.
“Bawaslu Sultra menyiapkan kompetensi pengawas pemilu agar bisa menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas dan bermartabat. Bawaslu Sultra juga akan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pemilu,” kata Hamirudin Udu yang dihubungi lewat telepon, Selasa (25/9/2018).
Lanjutnya, kolaborasi antar instansi keamanan dalam hal ini Kepolisian dan TNI sangat penting. Karena mereka adalah garda utama untuk mencegah terjadinya kisruh pada setiap tahapan pilkada.
Salah satu masalah yang sering muncul di Sultra adalah pemungutan suara ulang atau PSU. Untuk memastikan tidak akan terjadi lagi PSU, Bawaslu mengetatkan pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Mencegah PSU, kita mencermati kembali DPT yang telah ditetapkan agar bersih dari masalah. Merencanakan bimtek bersama pengawas pemilu di tingkat TPS dgn KPPS, serta lebih memaksimalkan supervisi pada saat pelaksanaan distribusi logistik dan pungut-hitung,” terang Hamirudin Udu. (B)
