DEMONSTRASI – Warga transmigrasi saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Konsel. Senin (2/9/2017) (ERIK ARI PRABOWO/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Ratusan orang yang tergabung dari beberapa organisasi masyarakat (Ormas) di wilayah transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi demonstrasi di kantor bupati setempat, Senin (2/10/2017). Mereka menuding Pemda Konsel lambat dalam menangani kasus konflik agraria transmigrasi yang terjadi di tujuh kecamatan daerah itu.
Beberapa lahan transmigrasi di kabupaten Konsel yang menjadi konflik agraria antara masyarakat di antaranya di kecamatan Angata, Mowila, Landono, Ranomeeto Barat, Laonti, Kolono, Moramo maupun Benua. Permasalahan yang terjadi seperti penggusuran lahan kelola masyarakat oleh perusahaan PT Merbaung Jaya Indah Raya Grup dan PT. Tiran Sulawesi, serta tidak sesuainya status legalitas lahan.
Salah seorang warga transmigran yang ikut tergabung dalam massa dalam aksi, Asih (50) dalam orasinya mengatakan, sudah lama dirinya melakukan protes ini, namun masalahnya berlarut-larut tidak pernah diselesaikan. Pemda setempat melalui bupati dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Nakertrans) juga pernah berjanji akan menyelesaikan lahan-lahan masyarakat transmigrasi.
“Kami sudah bekali-kali melakukan aksi tuntutan tapi sampai sekarang sekarang juga tidak ada kami hanya selalu dijanji-janji. Pemda seolah lamban mengurusi hal ini,” kata Asih yang juga seorang petani dari Desa Tolihe dalam orasinya.
Aksi demonstrasi warga yang tergabung dalam Aliansi Tani Sultra Bersatu (ATSB) itu didampingi oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra yang dikoordinir langsung Direktur Walhi Sultra, Kisran Makati.
Kedatangan ratusan demonstran itu untuk menagih kejelasan status legalitas tanah transmigrasi yang telah ditempati selama puluhan tahun di daerah itu. Selain itu, pihak demonstran meminta agar pemda segera melakukan inventarisasi lahan satu dan dua bagi warga transmigrasi yang selama ini sejak ditempatkan hanya diberikan sebatas lahan pekarangan.
Senada dengan itu, warga transmigrasi asal UPT Roda Kecamatan Kolono, Adman (43) asal Transmigrasi Tasikmalaya, Jawa Barat, mengaku belum mendapatkan lahan satu dan dua yang jika disatukan dengan lahan pekarangan yang sedang ditempati seluas dua hektar.
Dikatakannya, alasan belum adanya lahan yang harusnya telah dimiliki karena beririsan langsung dengan lahan milik perusahaan perkebunan tebu di Kecamatan Kolono.
Sementara itu, ketua serikat tani kabupaten Konsel, Ujang Muskadiana yang merupakan warga UPT Arongo, Kecamatan Landono, mengaku dia bersama warga telah mendiami UPT dan enam tahun dan terkesan terlantar tidak ada tanah.
“Konsel konflik agraria darurat. Sertifikat lahan kami butuhkan. Saya meminta Pemda segera selesaikan konflik tanah, sertifikatkan dan distribusikan bagi kami warga transmigrasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga ST MM yang didampingi Wakil Bupati Konsel, DR H Arsalim SE M.Si, Kapolres Konsel, AKBP Hamka Mappaita SH dan pihak BPN langsung menemui para demonstran.
Dalam tatap muka bersama perwakilan warga yang didampingi Direktur Walhi, Kisran Makati, Surunuddin menuturkan akan menginventarisasi lahan warga.
Surunuddin berjanji akan segera menyelesaikan lahan apa yang telah dituntutkan para warga. Namun, Surunuddin menekankan jika pemda akan memberikan legalitas lahan warga sesuai dengan nama warga yang sebelumnya telah ditempatkan menjadi warga transmigrasi di masing-masing UPT.
“Banyak warga yang sudah jual lahanya dan rumahnya, untuk itu yang sudah jual tidak akan kita kasih. Ada satu wilayah trans sudah dijual oleh para warga transmigrasi tinggal lima warganya,” kata Surunuddin saat menemui perwakilan masyarakat dari tujuh kecamatan. (B)
Reporter : Erik Ari Prabowo
Editor : Kiki
