ZONASULTRA.COM,WANGGUDU-Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), mengusulkan kenaikan honor insentif 6 ribu kader Keluarga Berencana (KB) dari Rp 150 per bulan menjadi Rp 300 ribu per bulan.
Kepala Dinas PPKB Konut, Kasim Pagala mengatakan, kenaikan upah kerja para kadernya yang tersebar di 159 desa 13 kecamatan itu tengah dalam proses dan akan direalisasikan pada 2020 nanti. Kader yang dimaksud adalah kelompok masyarakat hasil pembentukan Dinas PPKB yang bertugas melakukan sosialisasi, pendampingan, pengawasan di masyarakat terkait program KB.
“Sebelumnya juga kami telah koordinasikan kepada pak Bupati, dan alhamdulillah mendapat respon baik dan sangat disetujui untuk dinaikkan honor para kader kami,”kata Kasim Pagala diruang kerjanya usai membukan kegiatan Orientasi Pengelolaan Pencatatan dan Pelaporan Program (P4) KKBPK dan Bimbingan Tehnis Pengelolaan Gudang Alkon dan Non Alkon di Aula Graha Kencana Konasara, Rabu (25/9/2019).
Disampaikan, para kader yang berada di pedesaan seperti kader posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan lainnya sudah sepantasnya mendapat perhatian dari pemerintah. Sebab, melihat perannya yang begitu besar untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan membentuk masyarakat yang kreatif, inovatif, cerdas, sehat sejahtera.
“Kami dari instansi tehnis terus memberikan pembekalan dan ilmu pengetahuan kepada para kader. Nah, inilah yang mereka (kader) implementasikan dilapangan dengan melalukan sosialisasi dan pendampingan dimasyarakat. Sehingga program keluarga berencana dan pembangunan keluarga menuju kesejatraan yang berdab dapat terwujud,”ujarnya.
“Selain kader juga terdapat beberapa binaan kami (DPPKB) baik yang berada di desa dan kelurahan yaitu, tim penggerak PKK, dasawisma, ada juga PLKB yang terbentuk di 13 kecamatan. Jadi kalau ditotal keseluruhan anggota kami dilapangan mencapai 26 ribu orang. Inilah yang terus bekerja mendorong kesuksesan program kerja pemerintah,”tambahnya.
Dia menambahkan, sebagai pimpinan instansi dirinya terus melakukan pengawasan terhadap seluruh jajarannya. Laporan bulan hasil pencapaian kerja diperiksa secara rutin melalui rapat koordinasi terpadu. Sanksi tegas siap menanti para ASN bagi yang lalai dari tugas tanggung jawab yang diberikan. (b)
