ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung rencana pemberlakuan sistem perencanaan elektronik (e-planning) dan sistem penganggaran (e-budgeting) di Pemerintah Daerah (Pemda) pada 2019 mendatang. Hal ini dimaksudkan agar dengan penerapan sistem tersebut, perencanaan dan pembangunan di Konawe lebih transparan dan terbuka bagi masyarakat.
Ketua DPRD Konawe, H.Ardin mengatakan, melalui sistem ini semua pihak akan bisa mengontrol dan mengawasi terhadap jalannya pemerintahan daerah khususnya terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena mulai dari penyusunan, anggaran, pelaksanaan sampai laporan penggunaan APBD, akan secara otomatis terpantau, sehingga siapa saja bisa mengawasinya.
“Kalau sistem ini diterapkan, maka sistem ini sangat membantu unit kerja pemerintahan dalam melakukan perencanaan dan penganggaran keuangan secara terbuka, profesional, efektif dan efisien. Khususnya DPRD yang bertugas membantu merumuskan kebijakan penganggaran keuangan daerah terhadap eksekutif,” terangnya.
Menurut politisi PAN itu, program tersebut memang sangat efektif untuk diterapkan karena sangat membantu dan menopang tugas parlemen. Khususnya di unit kerja sekretariat, yang membantu legislatif di bidang penatausahaan dan pengelolaan administrasi.
“sistem ini memiliki sejumlah manfaat utamanya dalam meminimalisir kesalahan-kesalahan perhitungan dalam proses penyusunan anggaran, memberikan kemudahan dalam mengumpulkan data, dan monitoring proses penyusunan anggaran sampai pada level SKPD,” katanya
(Baca Juga : DPRD Konawe Dukung Pembuatan Perda Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian)
Dikatakannya, dengan adanya wacana penerapan sistem e-planning dan e-budgeting, pihaknya akan terus mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik, khususnya pada bidang perencanaan dan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pelayanan perizinan.
“e-planning dan e-budgeting merupakan terobosan yang mesti didukung, disamping itu daerah kita terus bertransformasi menuju daerah yang maju. Apalagi program nasional ini sangat sejalan dengan program DPRD Konawe yang sedang gencarnya melakukan pembenahan institusi secara menyuluruh. Program ini diistilahkan 3 R yakni revitalisasi birokrasi, revitalisasi prodak hukum dan revitalisasi infrastrktur,” tuturnya.(B)
