ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) menemukan item pekerjaan bernilai miliaran rupiah yang pembangunanya mubazir dan dikerjakan secara asal saat melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) dalam rangka Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Konsel tahun anggaran 2019. Senin (8/6/2020).
Sekretaris Komisi III DPRD Konsel Ramlan mengatakan, dihari ketiga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di daerah pemilihan dua Konsel pihaknya menemukan beberapa kegiatan tahun 2019 lalu tidak berfungsi dan tidak mempunyai asas manfaat.
“Seperti pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM-IKK) yang ada di kecamatan basala. Itu tidak berfungsi,” kata Ramlan Saat diwawancarai di Andoolo Jumat, (12/6/2020).
Padahal kata Ramlan, Pembangunan SPAM tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan beberapa desa di kecamatan tersebut diantaranya meliputi Desa Basala, Lipu, Masagena, Epeesi dan Desa Iwoi Mendoro.
“Bukan hanya tidak berfungsi, akan tetapi sebagian fasilitasnya sudah mengalami kerusakan dan sudah dipenuhi rumput yang mulai meninggi karena tidak terawat. Informasi dari masyarakat jaringan pipanya sudah masuk di empat desa, hanya saja airnya tidak perna mengalir atau berfungsi hingga saat ini,” terangnya.
Kegiatan tersebut dikerjakan tahun anggaran 2019 lalu. sesuai data yang diterima DPRD dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemda Konsel, alokasi anggaran yang di habiskan pada kegiatan tersebut sebesar Rp 1,5 Miliar yang bersumber dari APBD.
Sementara itu, untuk di Kecamatan Benua, tambah Ramlan, pihaknya juga menemukan kegiatan pengaspalan tahun anggaran 2018 ruas kecamatan Benua-Basala yang sudah mengalami kerusakan parah.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Konsel, Hasmawati, usai melakukan monev di Kecamatan Ranomeeto Barat (Ranbar) Rabu (10/6/2020). Disana juga ditemukan adanya pengerjaan proyek infrastruktur yang dikerjakan terkesan asal jadi.
Hasmawati menjelaskan, infrastruktur yang dimaksud adalah pengerjaan paket jembatan dan talut yang baru tiga bulan dikerjakan, talut aliran sungai telah ambruk. Ia menyesalkan anggaran yang begitu besar untuk membangunan jembatan dan bronjong hasilnya tidak maksimal.
“Kami menilai kontraktor yang mengerjakan jembatan dan bronjong itu terkesan asal-asalan, padahal anggarannya cukup fantastis sebesar Rp 4,8 Miliar, namun kesannya dikerjakan asal jadi,” kata Hasmawati.
Hasmawati mempertanyakan kinerja konsultan pengawas proyek itu. Ia menilai proses pengerjaan bronjong yang dilakukan oleh kontraktor tidak dilakukan penurapan dan kuku, serta pada bronjong tidak melalui proses penindisan sehingga mudah tergerus air sungai, selain itu, dipermukaan jembatan terdapat genangan air.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Konsel ini menilai, pengerjaan proyek tersebut telah gagal sehingga dinas terkait tidak boleh melakukan proses pencairan dari dana pemeliharaan pengerjaan itu.
“Pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus memanggil kontraktornya untuk melakukan pembenahan atas pekerjaan itu,” pintahnya.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Konsel, Samsul Alam mengatakan, jika pengerjaan proyek jembatan dan bronjong tersebut di kerjakan oleh CV Septi Jaya. Samsul mengaku pengerjaan fisik sudah dikerjakan 100 persen dan telah diajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) di 2019 lalu.
“Tapi menurut informasi dari rekanan baru 80 persen dibayarkan. Selain itu, kita keluarkan denda perpanjangan waktu dari Desember sampai Januari senilai Rp 200 juta lebih. Kalau ada yang rusak masih tanggung jawab perusahaan (CV Septi Jaya). Sebab sampai saat ini pembayaran retensi belum dilaksanakan,” ungkapnya (B).
Kontributor : Erik Ari Prabowo
Editor : Jumriati
