ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Utara (Konut) geram dengan kondisi pemerintahan yang ada di daerah itu. Pasalnya, memasuki dua tahun kepemimpinan Ruksamin-Raup sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih berstatus pelaksana tugas (Plt).
Ketua Komisi A DPRD Konut, Rasmin Kamil mengatakan, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa kejelasan maka hal tersebut dapat memberikan kesan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mengambil langkah tegas.
Penegasan itu kembali dilakukan DPRD mengingat pada pembahasan APBD 2017 lalu, para pimpinan SKPD berstatus pelaksana tugas (Plt) dan pembahasan APBD 2018 wakil rakyat akan kembali dihadapkan dengan pimpinan SKPD yang masih berstatus pelaksana.
“Masa mau begini terus sudah masuk dua tahun masih ada juga pimpinan SKPD yang pelaksana. Kita minta Pak Bupati untuk segera mendefinitifkan semua pimpinan SKPD,” kata Rasmin Kamil, Rabu (15/11/2017).
Dampak dari ketidakpastian tersebut, lanjutnya, juga dapat akan berimbas pada pembahasan APBD 2018 yang sebentar lagi akan dilakukan. Bagaimana tidak, penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dikhawatirkan disusun secara asal-asalan.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi C Samir. Ia melihat apa yang dilakukan pimpinan daerah saat ini adalah menciptakan suasana ketidakadilan di kalangan pimpinan SKPD.
“Misalnya Dinas Lingkungan Hidup sudah devinitif sementara Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) masih pelaksana kadisnya. Ini kan aneh ada apa dengan pemerintah saat ini,” tanya Samir.
“Untuk apa menunggu lelang jabatan, toh juga sudah ada kadis yang di definitifkan,” lanjutnya dengan nada kesal.
Hingga berita ini diterbitkan awak media ini belum dapat mengkonfirmasi alasan pemerintah daerah Konawe Utara belum melantik pimpinan SKPD. Sekretaris Daerah (Sekda) Martaya yang dihubungi melalui pesan whatshap belum juga memberikan jawaban. (B)
Reporter : Murtaidin
Editor : Kiki
