ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara merekomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) setempat untuk segera membayarkan honor para honorer Satpol PP triwulan pertama tahun 2017 ini.
“Kita rekomendasikan tiga bulan honor mereka (Satpol PP) harus dibayarkan segera,” kata Rasmin Kamil usai rapat dengar pendapat bersama Kasat Pol PP Damri, Selasa (14/3/2017).
Menurutnya, rekomendasi dikeluarkan untuk menghormati para PHL Satpol PP yang sudah bertahun-tahun menjadi tenaga honor. Mengingat pelaksanaan seleksi tidak dapat dijadikan alasan dalam melakukan penundaan pembayaran honor.
“Tidak bisa hanya tengah seleksi baru mau tunda bayar honor mereka, karena statusnya masih sebagai anggota Satpol PP. Kalau ada seleksi dan akhirnya ada anggota lama yang tidak lulus maka akan lain situasinya dan itu akan berawal dari bulan depan lagi. Karena kita khawatirkan seleksi yang dilakukan ada titipan-titipan yang muncul dari pihak lain,” ujarnya.
Selain itu, wakil rakyat juga merekomendasikan agar dalam kegiatan yang secara tekhnis harus berkoordinasi dengan DPRD karena setiap permasalahan pasti masuk ke meja legislatif. Sebab, pemerintah dan legislatif sama-sama sebagai penyelenggara pemerintah.
“Kita juga minta dalam rekrutmen ini apa yang kurang diperbaiki, dan kejadian ini tidak boleh terjadi kembali lagi,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Ratusan tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatangi kantor DPRD setempat untuk mengadukan pembayaran honor yang belum kunjung dibayar, serta mekanisme perekrutan anggota baru, Senin (13/3/2017).
Dihadapan Ketua DPRD Jefri Prananda, Wakil Ketua I Sudiro dan Wakil Ketua II I Made Tarubuana, para pengawal peraturan daerah (Perda) itu menuturkan sebanyak 337 peserta ikut dalam seleksi penerimaan yang dilakukan belum lama. Diantaranya 200 personil Satpol PP lama dan 137 calon yang baru masuk.
Para honorer yang telah mengabdi sekitar 10 tahun itu pun mempertanyakan mekanisme perekrutan kepada pimpinannya. Pasalnya, kuota yang dibiayai oleh APBD untuk tahun 2017 ini hanya sebanyak 200 orang. (B)
Reporter : Murtaidin
Editor : Kiki
