Goals 2019, PGRI Kendari Perjuangkan Guru Honorer Jadi PNS

197
Kepala Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Kendari Makmur
Makmur

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Tahun 2019, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Kendari akan memperjuangkan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Ketua PGRI Kota Kendari Makmur mengatakan, di 2019 pihaknya akan mendesak pemerintah pusat (PP) maupun pemerintah daerah (pemda) setempat lewat PGRI Sulawesi Tenggara (Sultra) maupun pusat, untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS.

“Tentu kita juga harus realistis. Artinya, kita tetap mendukung program pemerintah. Jadi, pengangkatan guru honorer menjadi PNS disesuaikan dengan kemampuan pemerintah,” ujar Makmur, Senin (31/12/2018).

Jadi, kata dia, guru honorer yang diperjuangkan untuk dijadikan PNS berdasarkan jenjang honornya. Misal, guru honorer yang rentan honornya sudah 25 tahun sesuai dengan usianya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota, SK Kepala Dinas, dan SK Kepala

BACA JUGA :  Ikatan Ahli Kesehatan Ajak Berbagai Pihak Eliminasi HIV-AIDS di Sultra

Bukan hanya itu, kata Makmur, pihaknya juga akan meminta kepada pemerintah daerah (pemda) setempat melalui instansi terkait, agar dibuatkan aturan khusus yang mengatur tentang peningkatan honor (gaji, red) guru honorer.

“Kasian honornya guru honorer cuman 300 ribu saja tiap bulannya, kalau bisa di atas Rp500 ribu tiap bulannya. Supaya, honor yang mereka dapatkan bisa layak,” kata dia.

Berdasarkan pengamatannya sebagai ketua PGRI Kota Kendari, di sekolah negeri maupun swasta, yang paling banyak berperan selain teman-teman guru PNS adalah guru honorer. Makanya dari itu, melalui hasil rapat kerja PGRI Kota Kendari, pihaknya mengusulkan peningkatan honor bagi guru honorer, melalui dana yang ada di sekolah.

BACA JUGA :  UPT Perpustakaan UMW Kendari Gelar Bedah Buku Penelitian Kualitatif

“Selain itu, kami juga menginginkan supaya hari ulang tahun (HUT) PGRI bisa menjadi libur nasional, sehingga nantinya guru-guru kita ada kesempatannya untuk merayakan hari jadinya,” tambahnya.

Hal lain yang akan diperjuangkan pihaknya yakni akan mendesak pemda setempat untuk membayarkan sertifikasi guru tepat waktu, jangan melenceng terus.

“Jika memang penyebabnya karena ada kendala, maka kami siap untuk berkolaborasi dengan pemda. Sehingga dengan begitu, kita bisa mengetahui apa kendala yang dialami teman-teman guru sehingga pencairan sertifikasi terlambat,” tutupnya. (B)

 


Kontributor : Sri Rahayu
Editor : Tahir Ose

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini