ZONASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam turut meredam konflik lembaga pemerintahan eksekutif dan legislatif di Buton Utara (Butur). Bupati dan Wakil Bupati Butur telah memenuhi panggilan Gubernur pada Selasa (14/3/2017) kemarin di Kendari.
Bupati Butur Abu Hasan mengatakan masalah itu dijelaskan dari dua sisi, baik gubernur sebagai orang tua sendiri maupun wakil pemerintah pusat di daerah. Hal itu sebagai upaya penyelesaian masalah setelah sebelumnya para anggota DPRD Butur juga sudah bertemu gubernur.
“Terkait seolah-olah ada kisruh, padahal dari segi subtansi boleh dikatakan tidak ada. Ini hanya soal mis komunikasi dan koordinasi saja. Sebab selama ini semua agenda terkait legislatif-eksekutif berjalan lancar dan menghasilkan produk sesuai harapan,” kata Abu di Kendari, Selasa (14/3/2017) malam.
Produktivitas yang sesuai harapan misalnya lahirnya peraturan daerah, pentapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan lainnya. Namun demikian memang ada dinamika pemerintahan yang memunculkan mosi tidak percaya dari DPRD.
(Berita Terkait : Ini Tanggapan Bupati Butur Terkait Aksi Demo yang Menyoroti Setahun Kepemimpinannya)
Ada 4 alasan terjadinya kegaduhan di Butur yakni tuduhan adanya pihak ketiga yang mencampuri urusan pemerintahan, permainan proyek-proyek, bupati yang diduga merusak tatanan birokrasi dan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Abu menegaskan itu semua sebenarnya pandangan yang terlalu subjektif dan tidak ada yang realistis.
“Seperti tuduhan KKN. Pejabat pemerintahan di eselon dua tidak ada saudara-saudara saya biar satu. Anak-anak saya juga tidak ada yang tugas di Butur dan istri saya juga bukan pegawai pemda. Bicara proyek tahun 2016 itu sudah diatur baru saya masuk (jadi bupati). Kalaupun untuk 2017 ini pengaturannya juga harus sesuai prosedur yakni secara elektronik,” ujar Abu.
(Berita Terkait : Sesalkan Kepemimpinan Bupati, Ratusan Warga Mengadu ke DPRD Butur)
Langkah konsolidasi yang dilakukan gubernur terhadap bupati tersebut dianggap sangat positif. Abu mengatakan akan segera menindaklanjutinya dengan berkonsolidasi di internal pemerintahan Butur sampai ke tingkat kepala desa untuk menjelaskan kondisi objektif persoalan yang terjadi dan dianggap kisruh. (A)
Reporter: Muhamad Taslim Dalma
Editor: Jumriati
