ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Persoalan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang selalu mengalami defisit setiap tahunnya menjadi sebuah dilema tersendiri. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemanfaatan cukai rokok untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Terkait hal ini, anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Haerul Saleh menganggap lumrah jika defisit BPJS Kesehatan ditutup dari cukai rokok. Pasalnya selama ini jika BPJS Kesehatan menfalami defisit selalu disubsidi oleh APBN yang berasal dari berbagai penerimaan negara termasuk pajak rokok itu sendiri.
Pokok permasalahan yang harus diselesaikan menurut politisi Gerindra ini adalah perbaikan manajemen BPJS Kesehatan. Haerul menilai ada praktek tidak sehat dalam klaim yang menyebabkan pembengkakan biaya.
“Kalau hanya untuk kebutuhan masyarakat, saya yakin terpenuhi asal sesuai dengan kebutuhan realnya. Yang perlu diberesian ini adalah maanajemen internal BPJS dari tingkat atas sampai paling bawah,” kata Haerul Saleh saat dikonfirmasi pada Jumat (21/9/2018).
(Baca Juga : Haerul Saleh Minta Kemenkeu Adil Alokasikan Anggaran untuk Sultra)
Pihaknya menduga ada mark up fasilitas rumah sakit dan obat-obatan untuk klaim BPJS Kesehatan. Bukan karena BPJS tidak mampu menalangi semua kebutuhan masyarakat.
“Berapa sih yang dibutuhkan, ga banyak tapi ada ruang kepada spekulan-spekulan ini yang dibeli terlalu besar sehingga membuat beban BPJS menjadi besar,” imbuhnya.
Selain itu, seharusnya pemerintah khususnya BUMN dapat lebih kreatif dalam usaha farmasi. Pengalaman Haerul sendiri, obat cancer di Indonesia harga 3500 US$ sementara temannya di India obat yang kandungannya sama hanya seharga sekitar 27 US$.
“BPJS bisa bekerjasama dengan produsen obat terkait obat apa yang paling banyak digunakan oleh rumas sakit,” pungkasnya. (B)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Tahir Ose
