Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan dan Infokom Konsel, Armansyah mengatakan pihaknya belum bisa menetapkan tarif tersebut sebab Organisasi Angkutan Darat (Organda) belum terbentuk. Untuk mengantisipasi
Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan dan Infokom Konsel, Armansyah mengatakan pihaknya belum bisa menetapkan tarif tersebut sebab Organisasi Angkutan Darat (Organda) belum terbentuk. Untuk mengantisipasi penetapan tarif yang sepihak oleh sopir, pihaknya menggelar swiping dibeberapa titik tertentu.
“Kami mengadakan swiping dibeberapa kecamatan seperti Konda, Ranomeeto dan Palangga. Swiping ini juga bekerjasama dengan pihak Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang ada di Polres-polres,” kata Armansyah kepada awak Zonasultra.com, Senin (19/1/2015).
Selain untuk mengantisipasi kenaikan tarif sepihak, swiiping ini juga dimaksudkan untuk mengecek surat kelengkapan kendaraan sekaligus mendata pemilik angkutan yang dibawah oleh sopir, sehingga memudahkan membentuk Organda di Konsel.
“Pendataan itu juga membantu kita membentuk Organda kedepan, guna mencari solusi terkait tarif angkutan darat tersebut,” ujarnya.
Dalam menentukan tarif tersebut, Armansyah mengaku bingung sebab tak ada pihak organda yang dimintai pendapatnya. Meski demikian pihaknya saat ini masih menunggu hasil kebijakan Kementerian Perhubungan di Jakarta
“Penetapan tarif itu berdasarkan kajian, meski bahan bakar minyak (BBM) turun tetapi harga onderdil kendaraan itu belum tentu ikut turun, dan mudah-mudahan sebelum BBM naik lagi Organda sudah terbentuk,” tandasnya.
Armansyah berharapa agar sopir yang dimintai identitasnya tidak disembunyikan. “Memang kenaikan tarif ini tidak realistis, contoh tadinya rute Baruga ke Andoolo itu tarifnya Rp.25 ribu sekarang sampai Rp.45 ribu,” ungkapnya. (Efan)
