ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) dari partai Golkar, Heryanto mengakui, sebagai anggota dewan dirinya seolah makan gaji buta. Hal ini diungkapkannya saat sidang paripurna pembahasan APBD-P yang kembali tertunda untuk kedua kalinya, akibat tidak qorum.
Sebagai anggota dewan yang memiliki tiga fungsi pokok yakni legislasi, kontrol sosial, dan penganggaran, namun tahun 2016 ini belum ada satupun yang terlaksana.
” Saya tidak tidak punya wewenang mengkritik teman-teman di DPRD tapi kritikan ini untuk saya pribadi. Di tahun ini tidak ada satupun dari tiga fungsi DPRD yang sudah saya lakukan, jadi sama halnya saya makan gaji buta,” ungkapnya.
Ketua PPNI Sultra ini menjabarkan, dari tiga fungsi DPRD tersebut yakni legislasi, menurutnya pada tahun ini mulai dari Januari hingga oktober belum ada satupun perda yang dibuat.
“Jangankan Raperda untuk penetapan program legislasi daerah saja belum ada,” ungkapnya
Sementara untuk pengawasan dan sosial kontrol, lanjut Heryanto, masalah yang dapat dikatakan sepele tidak bisa diselesaikan oleh lembaganya.
Ia mencontohkan, pada pilkades yang lalu, ada calon kepala desa yang digugurkan karena menulis surat permohonan dengan tulisan tangan, DPRD tidak memberikan solusi hingga kepala desa sudah terpilih.
” Sedangkan dalam hal anggaran hingga saat ini belum selesai dibahas sudah dua kali tertunda karena tidak quorum. Sekali lagi saya tidak mengkritik legislasi tapi kritikan ini untuk saya pribadi sebagai wakil ketua legislasi. Artinya saya tidak dapat berbuat untuk daerah ini,” tukasnya. (B)
Reporter : Andi Hasman
Editor : Kiki
