ZONASULTRA.ID, LAWORO – Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Bahri sangat menyayangkan capaian realisasi penyerapan anggaran per tanggal 31 Agustus 2023 lalu yang baru mencapai 47 persen.
Untuk itu, Bahri memerintahkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera meningkatkan peningkatan anggaran. Hal itu dilakukan agar persentase realisasi anggaran di Mubar bisa naik.
“Saya sangat miris melihat serapan anggaran kita per tanggal akhir Agustus lalu baru mencapai 47 persen. Padahal ini sudah bulan September lagi,” kata Pj Bupati Mubar, Bahri saat memimpin apel gabungan, Senin (11/9/2023).
Bahri mengaku dalam realisasi penyerapan anggaran di Mubar memiliki banyak kendala. Salah satunya ada beberapa paket pekerjaan di beberapa OPD belum jalan.
“Misalkan, di Dinas PUPR Mubar ada 62 paket belum dilaksanakan. Kemudian di dinas pertanian ada delapan paket belum dilaksanakan. Jadi, saya meminta OPD terkait untuk melakukan langkah-langkah percepatan yang harus dilakukan,” ungkapnya.
Bahri menambahkan, berbicara dari segi pendapatan juga masih sangat rendah. Dari pendapatan asli daerah (PAD) total Rp21,3 miliar, sementara realisasi masih sekitar Rp12,9 miliar atau 60,57 persen.
“Dari berbagai jenis-jenis PAD kita ini, yang paling rendah adalah pajak retribusi daerah. Pajak retribusi ini baru mencapai 7,1 persen. Pajak retribusi ini kita fokus benahi tahun 2023 ini,” ucapnya.
Sementara untuk belanja daerah, kata Bahri baru mencapai 37,58 persen. Kenapa belanja baru mencapai 37,58 persen karena keterlambatan pengadaan barang dan jasa.
“Jadi, kenapa kita terlambat pengadaan barang dan jasa, karena ada persoalan di ULP. Hal-hal non teknis ini yang mempengaruhi kecepatan kita untuk melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Kata Bahri, untuk realisasi belanja modal dari total Rp175 miliar dan terealisasi baru sekitar Rp29 miliar. Ia mengaku untuk program prioritas daerah sudah dilaksanakan mulai dari pembangunan kantor bupati, DPRD, rujab dan lainnya.
“Muna Barat masuk daerah yang diumumkan oleh Kemendagri sebagai salah satu daerah realisasi terendah. Jadi, saya minta kepala OPD untuk segera melakukan langkah-langkah,” tuturnya. (B)
Kontributor: Kasman
Editor: Jumriati
