ZONASULTRA.COM, KENDARI – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kini menapaki usianya yang ke-54 tahun. Sebelum menjadi daerah otonom, Provinsi Sulawesi Tenggara sempat menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara, kemudian pada tahun 1964 statusnya ditingkatkan menjadi provinsi berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 yang dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra sebagai bagian dari sejarah perjalanan provinsi telah turut mengambil bagian dalam dimensi pembangunan daerah sejak dahulu hingga dewasa ini. Hingga saat ini, legislatif terus bersinergis dengan eksekutif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih.
Momentum hari ulang tahun tahun (HUT) ke-54 Sultra, para pimpinan dan anggota DPRD Sultra tetap bersinergi dan mendukung program pemerintah daerah yang diperuntukkan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh mengatakan, Sultra saat ini tengah mengalami kemajuan, baik dari segi infrastruktur seperti jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
Kunci keberhasilan pembangunan ini, kata dia, karena hubungan yang harmonis dan saling memberikan dukungan antara eksekutif dengan legislatif. Ia berharap HUT Sultra yang ke-54 bisa menjadi landasan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD memiliki tanggungjawab bersama dengan pemerintahan daerah dalam mengagregasi dimensi pembangunan di daerah ini,” kata Abdurrahman Shaleh usai rapat paripurna istimewa DPRD Sultra dalam rangka memperingati HUT ke-54 Sultra, di gedung paripurna DPRD setempat, Kamis (26/4/2018).
Momentum Evaluasi
Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada mengatakan, HUT Sultra merupakan momentum evaluasi. Selain itu, juga sebagai peringatan atas jasa para pejuang dan pemimpin yang telah bekerja tulus dan ikhlas untuk Sultra.
Nursalam menilai capaian pembangunan di Sultra di HUT-nya yang ke-54 ini cukup luar biasa. Hanya saja masih ada polemik utama di Sultra yakni tingginya angka kemiskinan yang berbanding terbalik dengan sumber daya alamnya (SDA).
Menurutnya, SDA Sultra di sektor pertambangan belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dimana dengan potensi mineral yang luar biasa ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan Sultra.
Dikatakan, dengan potensi tambang di Sultra, mestinya sektor pertambangan menjadi penyumbang PAD terbesar. Menurut politikus PDIP ini, pemerintah daerah (Pemda) harus menjadi pemeran utama, dimana sektor pertambangan ini harus ada campur tangan daerah.
Salah satunya Pemda harus mendorong industri pertambangan di daerah, dalam artian perusahaan pertambangan harus membangun smelter di Sultra, karena hal tersebut akan menguntungkan daerah dari berbagai lini hilirisasi pengelolaan sumber daya alam termasuk menyerap lapangan kerja, serta bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.
“Olehnya itu, melalui moment HUT Sultra ini, kita evaluasi kerja, terutama pemerintah agar terus meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan serta pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktur,” kata Nursalam di Gedung DPRD Sultra, Kamis (26/4/2018).
Halo Sultra, Momentum Sultra Bangkit
Wakil Ketua DPRD Sultra Amiruddin Nurdin mengungkapkan, Halo Sultra yang sudah menjadi tradisi masyarakat dan telah dilaksanakan selama 11 tahun ini, serta jadi paket wonderful Indonesia, bukan hanya memperkenalkan Sultra ke nasional atau mancanegara, tetapi juga bagaimana menjadi moment untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui momentum HUT Sultra ini, Amiruddin Nurdin berharap DPRD, Pemda, dan seluruh elemen, serta seluruh tokoh masyarakat terus bersinergi dan saling membahu mewujudkan Sultra lebih baik lagi.
“Halo Sultra ini merupakan moment daerah untuk bangkit menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya di Kantor DPRD Sultra, Kamis (26/4/2018).
Dikatakan, Halo Sultra harus menjadi starting point untuk bagaimana membuka investasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu, SDA, perikanan, destinasi wisata, budaya, dan kekayaan lainnya tentu harus jadi perhatian Pemda untuk dioptimalkan.
“Dengan momentum ini, bagaimana kita bukan hanya memperkenalkan daerah, namun bagaimana dengan kekayaan yang kita miliki dapat terus kita optimalkan demi kesejahteraan masyarakat. Jadi janganlah Halo Sultra dipandang hanya satu sisi saja, yakni hanya hiburan semata, tapi ada makna yang kita ambil,” jelasnya.
Tantangan ke Depan
Abdurrahman Shaleh mengatakan, Provinsi Sultra dengan usianya yang sudah 54 tahun, kedepannya akan mendapati tantangan yang semakin besar. Olehnya itu peran semua dan segenap stake holder yang ada akan tetap diperlukan agar tantangan itu dapat kita lewati dengan baik.
Apalagi tahun ini Sultra memasuki tahun politik. Tahun dimana serangkaian agenda strategis daerah akan dilaksanakan. Disamping itu, beberapa tahap dan proses awal agenda nasional juga akan berlangsung di tahun ini.
“Pada agenda daerah, kita akan melaksanakan hajatan demokrasi di tiga daerah kabupaten/kota, yakni pemilihan Wali Kota Baubau, Pilkada Konawe, Pilkada Kolaka, serta satu agenda provinsi berupa pemilihan gubernur. Beberapa agenda daerah dan nasional tersebut memiliki arti dalam upaya menghadirkan pimpinan daerah dan nasional sesuai pilihan masyarakat kita,” ungkapnya.
Agenda tersebut merupakan agenda konstitusional yang akan menentukan berlanjutnya kesinambungan pembangunan di masa mendatang.
“Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan dan kedewasaan dalam bertutur dan bersikap. Tidaklah elok kiranya, jika demokrasi yang telah kita pilih sebagai haluan dalam berbangsa dan bernegara dinodai dengan tindakan yang tidak beradab apalagi menyuburkan hoax dan ujaran kebencian,” pinta Abdurrahman Shaleh. (Adv)
