ZONASULTRA.COM, BURANGA – Pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Buton Utara (Butur) hingga kini masih terus dipersoalkan. Terutama keberadaan kantor sekretariat daerah (Setda) di Buranga, Kecamatan Bonegunu yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Butur, Abu Hasan mengatakan bahwa kesalahan terletak pada pemeritahan sebelumnya.
“Ini sebetulnya bukan salah saya, sebetulnya ini kesalahan pemerintah yang lalu. Kenapa semua kantor OPD dibangun di Kulisusu, seandainya kantor-kantor itu dibangun di sana (Buranga) maka pemerintahan yang melanjutkan itu akan berkantor di sana,” ujar Abu Hasan ditemui usai menghadiri penyerahan bantuan di Aula Kantor Bapedda, Jumat (25/9/2020).
Ia tak memungkiri jika pemerintahan saat ini memang terpusat di Ereke, Kecamatan Kulisusu. Padahal lokasi ibu kota Kabupaten Buton Utara berdasarkan amanah Undang-Undang No 14 Tahun 2007, terletak di Buranga.
“Coba yang lalu sejumlah kantor dibangun di sana pasti Buranga itu aktif. Masalah ibu kota Butur ini harus diselesaikan di Jakarta, apakah harus Perpu karena kalau Perpu itu mengembalikan ibu kota ke Kulisusu atau mengupayakan posisi ibu kota sekarang,” jelasnya.
Diakuinya, di awal pemerintahannya bersama Ramadio, sempat berkantor di Buranga selama enam bulan. Hal ini mengingat tugas pemerintah untuk melayani publik, pemberdayaan, dan daya saing.
“Memang tidak full, kita dua hari di sana, tiga hari di sini (Ereke). Tapi yang datang konsultasi saat itu kurang, semua orang mau konsultasi di sini. Kalau mendorong itu di sini pusatnya, semua kantor juga di sini. Begitu kira-kira,” tukasnya. (b)
