ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Arif Wibawa mengatakan ada lima kluster program PEN yang dijalankan di Sultra. Program tersebut disampaikannya dalam kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) tahun 2020 di Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Sultra pada Selasa (6/4/2021).
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid di kantor wilayah (Kanwil) DJPb provinsi Sultra dan secara online via zoom. Arif menjelaskan KFR merupakan sebuah kajian yang memotret kondisi perekonomian Sultra yang tergambar dari dinamika indikator ekonomi makro dengan interaksinya dengan kebijakan fiskal baik pemerintah pusat dan daerah.
“Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk menahan laju kontraksi perekonomian melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ucap Arif.
Dikatakannya, pemerintah memiliki peran cukup besar dalam perekonomian yang menyumbang 15,62 persen dari PDRB Sultra. Namun angka ini masih lebih kecil dibanding keseluruhan peran pemerintah termasuk untuk menjaga daya beli masyarakat dan iklim usaha melalui berbagai program.
Lanjutnya, lima kluster program PEN tersebut adalah di bidang kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, Sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan insentif usaha.
Berikut penjelasannya:
Bidang kesehatan, Insentif tenaga kesehatan (Nakes) sebesar Rp2,1 milyar dengan jumlah 392 Nakes, sedangkan untuk santunan kematian sebesar Rp.300 juta per Nakes
Bidang perlindungan sosial, program keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp560,04 milyar dengan jumlah sebanyak 126.912 keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp427,59 milyar dengan jumlah 203,528 KPM. Bantuan sosial Tunai (BST) sebesar Rp248,81 dengan jumlah 144.466 KPM.
Lanjut, Kartu Prakerja sebesar Rp307,37 milyar dengan jumlah 86.582 pesera. Beras PKH sebanyak 5.352 ton dengan jumlah 118.932 KPM. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp361,91 milyar dengan jumlah 140.423 KPM.
Di bidang UMKM, Subsidi Bunga sebesar Rp181,48 milyar dengan jumlah 212.384 debitur. Penyaluran Pinjaman dari Penempatan Dana sebesar Rp384,23 milyar dengan jumlah 1.745 debitur. PPh Final UMKM DTP sebesar Rp2,48 milyar dengan total 509 UMKM. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp166,10 milyar dengan jumlah 69.208 pelaku usaha.
Sedangkan di sektoral Kementerian Lembaga, Pupuk Kalimantan Timur (PKT) kementerian pertanian (Kementan) sebesar Rp23,6 milyar. PKT kementerian perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp79,55 milyar. PKT Kemen PUPR sebesar RP275,97 milyar. Subsidi Gaji/Upah sebesar Rp171,44 milyar. Cadangan DAK Fisik sebesar Rp188,94 milyar.
Insentif usaha, PPh 21 DTP sebesar Rp3,41milyar. Pembebasan PPh 22 Impor sebesar Rp11,68 milyar. Pengurangan Angsuran PPh 25 sebesar Rp9,20 milyar. Pengembalian Pendahuluan PPN sebesar Rp498,94 juta. Pembebasan PPh 21 sebesar Rp11,5 juta. Pembebasan PPh 22 DN sebesar Rp143,56 juta. Pembebasan PPh 23 sebesar Rp13,65 juta. Dan PPN DTP sebesar Rp345,6 juta.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Nur Endang Abas mengatakan, selain dukungan Program PEN, kegiatan ekspor Sultra juga merupakan modal bagi bangkitnya perekonomian Sultra. Sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terutama subsektor perikanan tetap menjadi sektor unggulan Sultra.
Endang mengatakan, perekonomian Sultra saat ini sedang kontraksi yaitu berada pada angka 0.65%, jauh penurunannya yang di awal-awal berada 6% di atas rata-rata ekonomi nasional, hal ini karena pandemi.
“APBD provinsi masih di fokuskan pada 3 sektor yaitu, anggaran untuk penanganan covid, Pemulihan Ekonomi, dan jaminan sosial,” tuturnya saat ditemui setelah kegiatan Diseminasi KFR. (b)
Penulis : M11
Editor: Ilham Surahmin
