ZONASULTRA.COM, KENDARI– Wacana penghapusan ujian nasional (UN) diharapkan bisa mendorong daerah-daerah seluruh Indonesia memiliki standar kelulusan yang jelas.
Wakil Walikota Kendari Musadar Mappasomba mengatakan, lepas dari jabatannya sebagai orang nomor dua di ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) itu, sebagai pelaku pendidikan dirinya dari awal mengaku cenderung tidak setuju UN diberlakukan dengan standar yang sama.
Menurutnya, ada bagian-bagian daerah di republik ini yang tidak sama, baik dari sarana fasilitas pendidikan maupun akses informasi. Sehingga tidak adil jika evaluasi kelulusan mempunyai standar yang sama, seperti di Jakarta dan Papua.
Menurutnya, Jakarta dan Papua jika standar soalnya sama maka ada ketidakadilan geografis. Sebab, anak-anak yang tinggal di tengah pusat kota, di mana akses informasi dan sarana fasilitas lengkap tentu berbeda dengan anak-anak dari daerah yang jauh dari pusat ibukota.
“Saya sangat setuju, bukan dihapus ujian yang standarnya sama tetapi diformat sedemikian sehingga tetap ada nilai-nilai seleksi yang mana seharusnya,” ungkap Musadar ditemui usai melaksanakan upacara HUT Korpri di halaman Kantor Walikota Kendari, Selasa (29/11/2016).
Dengan UN lanjutnya, maka pemerintah bisa memetakan bagaimana kondisi sumber daya siswa Indonesia, namun jika diseragamkan sama dan itu menjadi syarat kelulusan secara nasional, bagi Musadar itu adalah bentuk kezaliman geografis.
Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari Tempo.co mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan ujian nasional akan didesentralisasi. Namun, keputusan akhir soal tersebut akan dibahas dalam rapat kabinet terbatas pekan ini.
“Di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah diputuskan agar UN didesentralisasi,” kata Jokowi saat puncak peringatan Hari Guru Nasional di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 27 November 2016.
Saat berada di Makassar, Sabtu kemarin, Jokowi mengakui telah menerima laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait dengan rencana penghapusan ujian nasional. Dia mengatakan akan segera melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pihak terkait guna membahas langkah-langkah perbaikan di dunia pendidikan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menghapuskan UN mulai dari tingkat SMP sederajat hingga SMA/SMK sederajat. Namun, penghapusan UN ini hanya untuk sekolah-sekolah yang berada di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan UN selama ini hanya bertujuan untuk pemetaan sekolah secara nasional. Sedangkan saat ini sudah banyak sekolah yang levelnya di atas standar nasional berdasarkan nilai integritas dan skor akademik.
“Persoalannya adalah sudah ada 30 persen sekolah yang dari segi integritas maupun skor akademik kan sudah di atas rata-rata nasional. Lah kalau sudah begitu apakah dia harus ikut ujian nasional lagi? Ikut dipetakan lagi? Itu kan enggak perlu,” kata Muhadjir Effendy setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 25 Oktober 2016. (B)
Reporter: Kasman
Editor: Jumriati
