Inilah Standar Perhitungan BPHTB Perumahan di Kota Kendari

Kepala Dinas Pendapatan Kota Kendari Nahwa Umar menjelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan masukan dari sejumlah pihak  tentang pembayaran BPHTB . Hal ini dilakukan agar tidak terjadi manipulasi baik yang dilakukan secara institusi maupun oknum yang hendak memperoleh keuntungan.

“Tahun lalu ada usulan agar tipe-tipe perumahan itu ada standar perhitungan BPHTB-nya, supaya tidak dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita back up dengan aturan sehingga kami meminta masukan dari mereka,“ kata Nahwa.

Dalam pertemuan tersebut, dispenda mendapat sejumlah masukan, khususnya untuk penyusunan surat keputusan (SK) Walikota Kendari terkait besaran harga BPHTB untuk perumahan, mulai dari tipe 36 subsidi hingga tipe 120 yang terletak baik di pinggir maupun di tengah kota. Untuk ruko ditetapkan berdasarkan usulan yang sudah disusun sebelumnya.

Kesepakatan yang akan dibuat dalam bentuk SK Walikota ini akan diperbaharui setiap tahun dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar perumahan di Kota Kendari. Dengan demikian, standar perhitungan BPHTB yang dibuat hanya berlaku untuk tahun 2015.

 

“Ini dalam rangka verifikasi BPHTB agar tidak ada permainan dan ini juga untuk mempermudah verifikasi dan mempersingkat proses verifikasi. Kami juga minta transparan, kalau ruko bilang ruko, kalau tanah kosong bilang tanah kosong karena pengalaman sebelumnya banyak yang main-main,” tambahnya.

Kegiatan yang berlangsung di Swissbel Hotel ini, sebelumnya sudah dua kali dipindahkan yakni di Ruang Pola Kantor Wali Kota dan Aula Bertakwa. Namun karena pemadaman listrik, kegiatan akhirnya di pindahkan di hotel.(*/Ibnu)