ZONASULTRA.COM, KENDARI – Ketua Jaringan Pemerintah Daerah Maritim 6 Negara CTI Hugua, atau dikenal dengan Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheris and Food Security Maritim Local Government Network (CTI-LGN) berharap para kepala daerah yang tergabung dalam organisasi ini memasukan program kelautan dan perikanan dalam program kerja tahunannya. Sebab, menjaga kelestarian laut menjadi kepentingan lokal, nasional dan regional.
Hal ini disampaikan Hugua saat memberikan sambutan dalam Maritime Local Goverment Network Workshhop “The Role of Local Goverment In Sustainable Fisheries Management In Coral Triangle Region” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
“Sudah saatnya diskusi-diskusi terkait kelestarian laut, terumbu karang dan kehidupan yang ada di dalamnya menjadi lebih membumi. Betul-betul bisa diwujudkan,” kata Hugua melalui siaran pers ke redaksi zonasultra.id, Selasa (8/5/2018) malam.
Mantan Bupati Wakatobi dua periode ini mengatakan, pemerintah daerah adalah pelaksana utama pengelolaan kawasan maritim, konservasi dan tujuan-tujuan keberlanjutan program CTI pada tingkat masyarakat. Sebab itulah peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam pelestarian laut, terumbu karang dan tentu keberlangsungan umat manusia.
“Selama ini laut di kawasan segitiga terumbu karang yang terdiri dari 6 negara telah menyumbang perekonomian sebesar 1,6 triliun dolar AS dan menghidupi 120 juta orang,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Coral Triangle Center, Rili Djohani mengatakan zona coral triangle dihuni 76 persen spesies terumbu karang dan 37 persen spesies ikan karang yang ada di dunia.
Dikatakan, terumbu karang sangat penting karena menjadi rumah bagi para ikan. Selain itu, mereka juga sebagai paru-paru laut.
Menurutnya, kelestarian laut dan seisinya juga tergantung pada warga lokal. Tanpa keterlibatan dan dukungan dari orang lokal akan susah untuk melestarikan sumber daya laut. Sebab, mereka yang tergantung dan tinggal di sana.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Suseno Sukoyono mengatakan, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam mengelola terumbu karang yang ada di kawasan perairan nasional secara berkelanjutan.
“Komiten kami untuk bekerja sama di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk melestarikan dan mengelola terumbu karang secara berkelanjutan,” katanya.
Diapun berharap, dalam workshop ini lahir perspektif baru dan terobosan-terobosan dalam pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Sebab, pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan sangat penting dan diapresiasi karena sejalan dengan agenda pembangunan 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan. “Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan untuk mata pencaharian masyarakat,” ungkapnya.
Workshop Maritime Local Goverment Network “The Role of Local Goverment In Sustainable Fisheries Management In Coral Triangle Region” ini dihadiri oleh kepala daerah dari 6 negara CTI, yakni Filipina, Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Salomon Island.
Serta dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Suseno Sukoyono, Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Andri Wahyono, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Kemaritiman Agung Kuswandono, dan Direktur Eksekutif Coral Triangle Center, Rili Djohani.
Kegiatan seminar terselenggara atas kerjasama antara Kementerian Koordinator Kemaritiman dengan CTI- LGN, dihadiri oleh para bupati/wali kota 6 Negara CTI, lembaga donor seperti UNESCO, USAID-DOI, dan lain sebagainya.
CTI-LGN merupakan jaringan para pimpinan (bupati/wali kota) pemerintah daerah pesisir dan maritim. Jaringan ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya maritim dan perikanan secara berkelanjutan, perubahan iklim dan mengadopsi semua peraturan yang relevan dengan misi tersebut.
Jaringan ini mulai dirintis sejak tahun 2009. Diawali dengan Mayor Round Table Meeting para bupati/wali kota 6 negara CTI di Patuno Resort Wakatobi yang menghasilkan Komunike Wakatobi, dan dilanjutkan dengan pertemuan yang sama di Kota Manila. Pertemuan itu melahirkan Deklarasi Manila pada tahun 2012 dan dilanjutkan dengan Deklarasi Alotau yang salah satunya melahirkan secara resmi CTI-LGN. (B)
