ZONASULTRA.COM, RAHA- Dandim 1416 Muna, Letkol Arh. Hendra Gunawan tegas meminta, segala bentuk komentar yang berbau provokatif dimedia sosial segera dihentikan. Terlebih lagi, apabila komentar-komentar yang diunggah itu, kemudian membawa-bawa nama institusi TNI dan Polri yang dituding tidak netral dalam perhelatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Muna, 22 Maret nanti.
“Saya tantang orang itu, ayo keluar. Ini harga diri. Kalau ada bukti tunjukan jangan lempar batu sembunyi tangan,” tegas Dandim Hendra dalam rapat koordinasi komunikasi pimpinan daerah, di aula rujab Galampa, Sabtu (19/3/2016).
Hadir dalam rakor ini, Pj Bupati Muna, Mohd. Zayat Kaimoeddin, Dansat Brimobda Polda Sultra, Komisaris Besar (Komber) Polisi Kasero Manggolo, Komisioner KPU Muna, Muh. Rahmat Andang Jaya, Ketua Panwaslu Muna, Mahiluddin dan perwakilan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna.
Menurut Dandim, pihaknya menjunjung tinggi netralitas dan mempertaruhkan pangkat dan jabatannya mengawal pelaksanan PSU. Bila terbukti ada permainan politik uang yang dilakoni pasangan calon, pihaknya kata Hendra, tidak segan-segan akan memprosesnya.
“Kami tidak dapat dibeli dengan uang,” ujar mantan Perwira Menengah Kodam VII/Wirabuana itu.
Komitmen netralitas disampaikan pula Dansat Brimobda Polda Sultra, Komisaris Besar Polisi, Kasero Manggolo. “Saya jamin TNI dan Polri netral,” terang Kasero.
Apabila ditemukan ada oknum polisi yang terbukti tidak netral dalam pelaksanaan PSU, kata dia, silahkan ditangkap, bila perlu oknum tersebut akan ditelanjangi dan akan dibawa ke Polda Sultra.
Lebih lanjut Kasero mengajak semua elemen masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban agar pelaksanaan dan pasca PSU bisa berjalan lancar dan aman.
Demikian pula yang disampaikan Kapolres Muna, AKBP Yudith S. Hananta. Kapolres mengajak semua pihak berpartisipasi menjaga keamanan.
“Biarlah rakyat memilih pemimpinya sesuai hati nuraninya dalam PSU ini,” katanya.
Sementara itu, Mohd. Zayat Kaimoeddin mengatakan, Pemkab Muna berkomitmen menjaga stabilitas jelang pelaksanaan PSU Muna. Misalnya pelaksanaan Musrenbang yang sedianya dilaksanakan di Marobo, terpaksa dibatalkan. Hal itu kata Zayat, untuk meminimalisir kecurigaan. Zayat juga mengungkapkan, jalannya PSU akan dipantau oleh tim dari Kemendagri dan Ombudsman Sultra.
“Senin (21/3/2016), tim dari Kemendagri RI beranggotakan lima orang akan turun ke Muna,” ujar Zayat.
Penulis : Marly Pilok
Editor : Rustam
