ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI – Jika terpilih, pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kabupaten Wakatobi, Haliana-Ilmiati Daud (Hati), akan memprogramkan Rp1 miliar per desa/kelurahan guna membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
“Niatan Haliana-Ilmiati Daud maju dalam kontestasi Pilkada Wakatobi 2020 tentu ingin melakukan perubahan dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik. Kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Wakatobi, bukan kesejahteraan yang hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu saja,” ungkap Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Wakatobi, Sudirman A. Hamid, di Wangiwangi, Senin (2/11/2020).
Oleh karena itu, kata dia, dari berbagai perjalanan Haliana-Ilmiati Daud mengunjungi para petani, nelayan, pedagang pasar lokal, tukang ojek, pengusaha transportasi darat dan laut. Dari kunjungan-kunjungan itu selalu saja mendengar jawaban yang sama.
“Bahwa kondisi ekonomi kita semakin hari semakin lesu, pendapatan kita semakin hari semakin berkurang. Dari hasil kunjungan ke masyarakat itulah, maka Haliana-Ilmiati Daud berpikir meski ada kucuran APBD, bagaimanapun APBD itu adalah instrumen dalam rangka menstabilkan kondisi ekonomi daerah, itu fungsi APBD,” paparnya.
Sehingga dalam pikiran dan benak Haliana-Ilmiati Daud harus ada kucuran anggaran yang benar-benar dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. Dengan kucuran anggaran Rp1 miliar per desa/kelurahan itu dapat meningkatkan geliat perekonomian daerah.
Yang kemudian dapat menambah daya beli dan pendapatan masyarakat. Maka tentu sangat mempengaruhi perputaran ekonomi di Kabupaten Wakatobi.
“Program Rp1 miliar per desa/kelurahan adalah solusi dalam menjawab persoalan-persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga beliau berharap APBD ini langsung turun ke bawah, dan masyarakat punya peran untuk dilibatkan dalam program itu. Sehingga terjadi pemerataan anggaran APBD ini langsung ke akar rumput,” ujarnya.
Dikatakannya, dalam prosesnya nanti ada mekanisme yang harus dilakukan. Anggaran tersebut benar-benar dilakukan dengan mengacu pada aturan yang ada. Salah satu instrumen di dalam membuat perencanaan daerah yang memang diatur oleh undang-undang itu adalah musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah.
“Nah di musrenbang itulah masyarakat yang ingin terakomodir aspirasinya, tentu akan disampaikan lewat musrenbang itu. Lalu itu kemudian dikaji oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda. Untuk kemudian dilakukan proses tabulasi semua perencanaan yang ada itu. Kemudian dikawal pemerintah daerah seluruh proses itu. Dari situlah yang kemudian dijadikan sebagai program-program dalam APBD setiap tahunnya,”jelasnya.
Angka Rp1 miliar itu bukan angka final, lanjut dia, ketika di sebuah desa/kelurahan aspirasi yang disampaikan itu tidak cukup Rp1 miliar maka anggaran itulah yang akan dikawal dan diimplementasikan di desa.
Mungkin juga ada yang berlebih. Oleh karena itu maka seluruh aspek dalam mewujudkan anggaran tersebut tetap mengacu pada aturan yang ada di dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Dalam bentuk program-program yang kemudian diturunkan, misalnya jalan usaha tani, program pemberdayaan. Program-program inilah yang mekanismenya dilakukan sesuai aturan. Yang tentu melibatkan masyarakat secara langsung.
Tetapi intinya adalah bagaimana program itu bisa dilaksanakan dengan mekanisme aturan yang ada. Tidak kemudian melampaui aturan. Karena itu juga akan berdampak pada aspek-aspek lain. Bagaimana program itu kemudian menjadi salah satu solusi dalam menggerakan perekonomian desa/kelurahan dan mempengaruhi geliat daripada pergerakan ekonomi daerah.
“Kita berharap janji politik dan janji kampanye beliau itu bisa dituangkan dalam anggaran belanja APBD kita. Karena bagaimanapun semua program-program yang disampaikan menurut kami sangat berpihak kepada rakyat. Itu juga adalah solusi untuk mewujudkan perubahan yang ada di Kabupaten Wakatobi ini. Sekaligus program yang akan meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Wakatobi ini,” tuturnya.
“Oleh karena itu kita sangat bersyukur bahwa ketika Haliana-Ilmiati Daud menjadi bupati didukung oleh partai-partai koalisi. Yang memiliki pengaruh, baik itu di Pmprovinsi maupun di pusat. Tentu ini adalah jalan yang bakal memuluskan Haliana-Ilmiati Daud, ketika mendapat amanah dari rakyat untuk mewujudkan semua janji-janji politik. Maka penting pada 9 Desember 2020 wajib kita menangkan Haliana-Ilmiati dengan nomor urut 2,” tutupnya. (b)
