ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Persoalan tambang yang mengancam lingkungan, serta banyaknya perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab menjadi materi dalam debat kedua calon presiden (capres), Minggu (17/2/2019). Pada segmen 4 yakni debat eksploratif diperlihatkan video penggalian pertambangan yang memberikan dampak kerusakan lingkungan.
Capres Prabowo mendapat kesempatan pertama untuk memberikan tanggapan terkait video tersebut, dan menjawab pertanyaan terhadap persoalan dampak pertambangan yang tidak bertanggung jawab. Prabowo mengungkapkan, masalah ini telah berlarut-larut bahwa negara telah dikooptasi perusahaan-perysahaan swasta. Bahkan dapat dianggap telah terjadi kolusi antara pejabat pemerintah dengan perusahaan-perusahaan besar.
“Kalau perusahaan itu ninggalin persoalan lubang-lubang (galian tambang) tidak ditutup, ya lolos. Tidak akan ditindak. Kita hargai kalau usaha pemerintah mengejar ini,” ujar Prabowo saat debat capres kedua di Hotel Sultan Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019) malam.
Solusinya, lanjut Prabowo, adalah pemerintah yang tegas, berani untuk menindak. Kendati demikian menurut Prabowo diketahui banyak perusahan-perusahaa pertambangan yang melakukan penambangan sudah tidak ada lagi di Indonesia.
“Dia di sini sudah 30 tahun, udah eksploitasi tapi tinggal aja,” imbuh Prabowo.
Pihaknya merasa prihatin dan akan benar-benar mencari cara untuk meminta pertanggungjawaban terhadap perusahaan-perusahaan yang telah mengeruk kekayaan Indonesia dan kabur begitu saja.
Sementara itu capres Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan bahwa sejak 2015, pemerintah sudah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersama-sama konsen dalam penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA).
“Oleh sebab itu, banyak sekali yang telah dikerjakan bersama dengan KPK tekrait penyelamatan SDA yang kita miliki,” kata Jokowi.
Jokowi juga menambahkan bahwa tanah pertambangan Bukit Asam yang dimiliki Bukit Asam sebagian besar sudah dihutankan kembali atau direvitalisasi.
Prabowo pun menanggapi bahwa pemerintah juga harus waspada terhadap perusahaan multinasional yang merasa kebal hukum, sehingga tidak takut kepada pemerintah Indonesia.
“Siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang dia harus laksanakan,” tegas Prabowo.
Kompak dengan Prabowo, Jokowi menegaskan pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus bisa menyelesaikan persoalan ini. Jokowi optimis meskipun bukan pekerjaan mudah tapi di lapangan bisa dikerjakan oleh Kementerian, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
“Saya kira cukup masalah ini ya, untuk apa bertele-tele lagi. Dalam hal ini kita sama ingin berantas pencemaran lingkungan, jadi gini kalau beda jangan kita dibikin diadu-adu terus. Hahaha, kalau tidak banyak perbedaaan buat apa kita ribut lagi Pak,” pungkas Prabowo yang disambut gelak tawa dan riuh pendukungnya.
Jokowi pun mengangguk setuju.(a)
