ZONASULTRA.COM, KENDARI – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksositem kartu prakerja yang terdapat 180 lembaga pelatihan telah dinikmati 11,4 juta penerima, termasuk purna pekerja migran.
Ia mengatakan, penerima kartu prakerja mendapatkan pelatihan dan insentif yang merupakan bagian dari perlindungan sosial.
Program ini juga telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan dampak positifnya terbukti secara ilmiah.
Ketua DPP Partai Golkar itu menjelaskan Program Kartu Prakerja adalah bentuk inovasi dalam pelayanan publik untuk menyalurkan bantuan program secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Ini semua dapat dilakukan dengan inovasi Pemerintah dalam menerapkan sistem end to end digital dan menggunakan teknologi berbasis cloud,” katanya dalam webinar yang diselenggarakan oleh Program Management Office (PMO) Kartu Prakerja dan Kompas dengan mengambil tema “Impact Evaluation of Kartu Prakerja as Covid-19 Recovery”, Rabu (9/2/2022).
Menko Airlangga menyatakan, terdapat lesson-learned yang bisa dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk terus tumbuh ke depannya.
Pertama, adanya Program Kartu Prakerja menjadi langkah nyata Pemerintah bertransformasi dalam melayani publik dengan memanfaatkan teknologi digital.
Kedua, Program Kartu Prakerja menjadi wujud kemitraan antara Pemerintah dan Swasta atau Public-Private Partnership untuk mendukung pengembangan program pemerintah, sehingga menimbulkan dampak positif yang lebih masif.
“Kartu Prakerja ini termasuk Top Ten googling di indonesia sehingga ini awareness-nya menjadi sangat tinggi,” katanya.
Ketiga, pemerintah menyadari bahwa inovasi membutuhkan ruang, kesempatan, dan regulasi yang terus mendukung perkembangannya.
Program Kartu Prakerja mendorong sektor education technology dan learning management system yang memunculkan berbagai inovasi.
Dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, Program Kartu Prakerja diharapkan dapat menjadi modelling di negara-negara berkembang lainnya.
Tim peneliti independen Presisi Indonesia, yang didukung oleh Pemerintah Jepang dan United Nations Development Programme (UNDP) dalam pelaksanaan penelitiannya, memaparkan dampak positif secara masif bagi angkatan kerja di Indonesia berdasarkan hasil evaluasi Program Kartu Prakerja.
Selanjutnya, Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan perwakilan UNDP juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan Program Kartu Prakerja.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut yakni Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin.
Resident Representative UNDP Norimasa Shimomura, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Professor Chris Manning dari Australian National University, dan Tim Peneliti Presisi. (*)
