Dana tersebut akan dikucurkan oleh Kementerian Desa Tertinggal yang dialokasikan melalui APBN tahun 2015 ke masing-masing daerah di Indonesia.
Dana tersebut akan dikucurkan oleh Kementerian Desa Tertinggal yang dialokasikan melalui APBN tahun 2015 ke masing-masing daerah di Indonesia.
Agar program bantuan ini tepat sasaran, Badan Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Kabupaten Wakatobi menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa yang berlangsung di gedung Dharma Wanita Wangi-Wangi, Jum’at (13/3/2015).
Kegiatan yang dihadiri seluruh kepala desa tersebut bertujuan sebagai penunjang pelaksanaan anggaran dana desa dalam penyusanan administrasi keuangan desa terutama bagaimana desa dipandu mengetahui penyusunan sektor ril dari program RPJMD, RKPD dan APBD dengan didukung profil desa masing-masing.
Kepala KB dan BPMD Abdul Rahim dalam pemaparannya mewanti-wanti kepada seluruh aparatur desa agar benar-benar memahami penggunaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sehingga tidak ada lagi kepala desa yang masuk buih agar-gara terlibat korupsi.
Secara teknis penggunaan ADD tersebut, kata dia, masih dalam proses tahapan penjelasan lisan oleh pemerintah pusat, sementara petunjuk teknis operasionalnya (PTO) belum ada sebab masih ada masalah komposisi kementrian terutama para eselon 2 dan 3 yang menangani dana tersebut belum dilantik, sehingga pengucurannya terlambat dari target sebelumya dijadwalkan awal Mei tahun ini.
“Kami berharap dana ini nantinya benar-benar dikelola dengan baik dan tepat sasaran penggunaannya. Kita berharapa tidak ada yang melakukan manipulasi laporan apalagi melakukan korupsi,” kata Abdul Rahim di hadapan para kepala desa.
Terkait jumlah dana yang akan diperoleh setiap desa, Abdul Rahim menyatakan tidak akan merata. Sebab pembagian anggaran disesuaikan beberapa indikator penilaian. “Jika dirata-ratakan dari Rp.29 miliar ini, berarti masing-masing desa dapat sekitar Rp.300 juta lebih,” (Ahmad Dhylun)
