ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Bupati Bombana, provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tafdil kembali melantik empat orang pejabat tinggi pratama di lingkup jajarannya. Pelantikan itu dilaksanakan di Rumah Jabatan (Rujab) bupati setempat, Kamis (28/6/2018).
Sejumlah pejabat yang berganti itu adalah Firdaus yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggantikan Andi Nur Alam yang menjabat Kepala Dinas Pertanian Bombana.
Sementara Andi Nur Alam sendiri menggantikan Asis Fair yang mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Perindakop) dan UKM.
Kemudian, Muhammad Kasim dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukinan menggantikan Sulaiman yang sebelumnya sebagai pelaksana tugas di instansi itu.
Dalam sambutannya di acara pelantikan itu, Tafdil menekankan kepada seluruh jajarannya, khususnya kepada yang baru dilantik agar tetap mengedepankan nilai-nilai transparansif dalam melaksanakan tugasnya.
Diawalinya dengan penekanan terhadap Disdukcapil Bombana. Ia menegaskan bahwa Capil adalah instansi semi vertikal yang dituntut harus mampu mengedepankan pelayanan maksimal. Sebab, instansi tersebut sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat umum di daerah itu.
“Tahun 2017 kita mendapat penilaian cukup. Ini merupakan cambuk bagi kita semua. Tolong jaga semua pelayanan di Capil, jangan sampai ada indikasi pungli disana. Memang kebijakan ada ditangan Mendagri, tapi kami berhak untuk mengajukan rekomendasi untuk perbaikan tatanan birokrasi Pemda Bombana,” kata Tafdil.
Untuk Dinas Pertanian, lanjut Tafdil, semua bantuan masyarakat petani yang disalurkan agar bisa diberikan tepat sasaran. Ia menekankan agar instansi itu terus berinovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Bombana.
Kemudian penegasan untuk Dinas Perindakop, Tafdil mengecam akan membongkar kios-kios yang telah dibangun jika dalam nanti penggunannya mengatasnamakan perorangan atau ada kepentingan salah satu oknum pejabat.
“Saya harap masyarakat atau siapapun yang mengatasnamakan kios atau los di pasar agar laporkan ke kami. Kami akan bongkar. Sebab, kios dan los yang dibangun pemrrintah tidak untuk disalahgunakan atau mengatasnamakan pribadi. Semua sudah punya target,” tukasnya.
Sementara untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Tafdil meminta agar semua bantuan rumah, baik yang telah maupun sementara dibangun saat ini agar tidak dijadikan lahan pungli bagi aparat. Kata dia, semua itu dibangun untuk masyarakat miskin secara gratis.
” Saya berharap semua arahan ini bisa diikuti dan diterapkan dengan baik,” tutupnya. (B)
Reporter : Muhammad Jamil
Editor : Abdul Saban
