Kepala BKPSDM Muna; Uji Kompetensi Cegah Penempatan Pejabat Tak Berkualitas

Kepala BKPSDM Muna; Uji Kompetensi Cegah Penempatan Pejabat Tak Berkualitas
UJI KOMPETENSI - Kegiatan uji kompetensi pejabat eselon III dan IV, di Aula kantor Bupati Muna, Kamis (27/9/2018). (CR5/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, RAHA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar, Kamis (27/9/2018) menggelar uji Kompetensi kepada 360 pejabat eselon III, dan eselon IV lingkup Kabupaten Muna.

Uji kompetensi tersebut sebagai upaya mengidentifikasi dan memilah pejabat sesuai dengan keilmuan yang dimiliki agar nanti dalam penempatan jabatan tidak asal asalan.

Kepala BKPSDM Muna, Rustam mengungkapkan uji kompetensi bagi pejabat eselon III dan IV itu, merupakan amanat dari BKN pusat menempatkan para pejabat di setiap daerah sesuai dengan keilmuannya. “Ini akan menuju sistem merit. Jadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) nantinya tidak akan mengalami kesulitan untuk menempatkan pejabat,” terang Rustam, Kamis (27/9/2018).

Berdasarkan hasil uji kompetensi ini kedepan setiap pejabat sudah bisa diketahui kemampuannya. “Saat ini tidak jarang ada pejabat yang kita temukan memiliki potensi baik namun salah penempatan sehingga kinerjanya buruk,” urai Rustam.

Kepala BKPSDM Muna, Rustam
Rustam

Selain itu, kata Rustam tidak akan ada lagi penempatan pejabat itu karena kepentingan politik. “Dengan sistem merit ini, nantinya akan menjadi dasar kepala daerah untuk melakukan mutasi. Karena tidak boleh lagi ada pejabat yang meminta jabatan basah dan kering. Tapi dasar penempatan itu sesuai hasil uji kompetensi,” jelasnya.

Nantinya hasil uji kompetensi itu, akan diserahkan besok setelah berakhirnya rangkaian kegiatan. “Kalau sudah selesai uji kompetensi, kita tinggal tunggu hasilnya dari BKN pusat kemudian hasilnya akan diserahkan ke kami,” cetusnya.

Materi yang diberikan pun menyangkut berbagai aspek termasuk tes keperibadian. Pengetahuan tentang kinerja dan tupoksi kepegawaian. “Nantinya akan dijadikan pemetaan kemampuan bagi pejabat untuk mengimplementasikan pengetahuannya. Jadi kedepan tidak ada lagi tuduhan kepada PPK ada kepentingan politik setiap mutasi pejabat,” ungkapnya.(CR5/B)

 


Editor Tahir Ose

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini