ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara Burhanuddin membantah dirinya tidak profesional dalam bekerja.
Menurutnya, apa yang disampaikan para pegawainya saat berunjuk rasa Senin (7/9/2015) kemarin tidak benar dan hal itu telah berlangsung lama sebelum dirinya masuk di dinas tersebut.
Burhanuddin membenarkan pernyataaan bahwa dirinya mengambil alih semua tugas, namun hal itu dilakukan karena pekerjaan tersebut harus segera dilaporkan dan dipertanggungjawabakan. (Baca juga : Manajemen Kurang Baik, Pegawai DKP Konsel Demo Kadisnya)
“Sudah saatnya mau dikerjakan dan dilaporkan serta dipertanggung jawabkan maka itu diambil alih, dari pada mandek. Dalam arti saya mengambil alih lalu menyerahkan ke petugas lain yang ada di situ karena kalau mau ditunggu yang seharusnya mengerjakan mungkin lama. Bahkan model pegawai perikanan itu syukur dalam sebulan hadir 3 sampai 4 kali,” ungkap Burhanuddin, Selasa (8/9/2015).
Dia juga mengaku telah memberikan tugas untuk membuat struktur organisasi, daftar urut kepangkatan dan daftar hadir kepada sekretarisnya. Namun sampai saat ini belum juga ada. Selain itu, ada beberapa pencairan anggaran yang tidak pernah melibatkannya, padahal dirinya merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA).
“Untuk satuan kerja (Satker) penangkapan, setelah ada DIPA-nya berjalan dengan sendirinya tanpa pernah dikonsultasikan dengan saya. Padahal saya adalah KPA yang bertanggung jawab penuh. Saya tidak tahu kenapa saya tidak dieliminir untuk dilibatkan, bahkan pencairannnya juga tidak pernah diberi tahu,” tukas Burhanuddin.
Para kepala bidang, lanjut dia, sering dipanggil untuk rapat namun tidak pernah dihadiri. Mereka juga tidak memasukkan laporan terkait jumlah anggaran serta kegiatan apa yang tengah dilakukan, sementara pihak pemeriksa dari pusat meminta laporan tersebut.
“Untung kegiatan itu saya hafal berapa jumlah anggarannya dan apa saja kegiatannya maka saya buatkan laporan ringkas saja. Sampai datang monev dari pusat untuk dilaporkan juga tidak ada mereka buatkan,” bebernya.
Oleh karena itu dirinya membantah jika mengambil semua pekerjaan yang ada pada masing-masing bidang. Jika dia diminta untuk mengklarifikasi hal tersebut, maka siap dilakukannnya. Bahkan jika dilakukan pemeriksaan oleh tim panitia khususpun siap dihadapinya.
Sementara itu, Pj Bupati Konsel, Irawan Laliasa mengatakan, pihaknya masih menunggu laporan tertulis dari tim yang telah menerima unjuk rasa yang dilakukan oleh pegawai dan staf DKP Konsel untuk ditindaklanjuti. Jika itu telah ada maka akan dibahas ketingkat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Masih tunggu laporan dari tim yang menerima, nanti kita lihat dari laporan. Belum ada laporan secara tertulis baru lisan, karena dengan tertulis itu kita akan rapatkan lagi ketingkat Baperjakat dan untuk sanksi juga belum ada sebab masih dipelajari dulu laporannya,” katanya.
