ZONASULTRA.COM– Kabupaten Konawe dibawah kepemimpinan Bupati Kery Syaiful Konggoasa berhasil meraih predikat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang pertama kalinya selama Kabupaten itu terbentuk.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan LHP keuangan WTP tahun anggaran 2015 langsung kepada bupati Konawe Kery dan Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara di Kantor BPK Sultra, Kamis (28/7/2016).
Kery mengatakan sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam tercapainya prestasi WTP tersebut. Sebelumnya, Konawe hanya mampu meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Predikat WTP kali ini dapat diraih karena kerja-kerja cerdas dan kompaknya birokrasi pemerintahan di Konawe. DPRD juga turut berperan penting dalam prestasi tersebut terutama dalam proses penganggaran.
Lanjut Kery, prestasi WTP telah menunjukkan keseriusan semua pihak semua pihak untuk mengelolah keuangan daerah dengan baik karena jika ada satu kepincangan salah satu dinas maka WTP tidak mungkin diraih.
“Dalam meraih WTP itu yang utama adalah menjalankan aturan sesuai peraturan perundang-undangannya yakni bagaimana proses pencairan keuangannya, pertanggungjawabannya dan lainnya. Semua kita tertibkan,” kata Kery usai menerima opini WTP tersebut.
Salah satu kunci dapat meraih WTP adalah pengawasan dari kepala daerah terhadap aparat birokrasi yang dipimpin. Kery mengaku sering berdiskusi dengan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) untuk mengamati hal-hal apa saja yang masih dianggap keliru sehingga langsung diperbaiki.
Selain itu, pemerintah Konawe juga sangat ketat dalam hal pengeluaran keuangan baik perjalanan dinas dan lain sebagainya. Menurut Kery, saat ini tidak ada lagi yang namanya panjar-panjar (uang muka) dalam perjalanan dinas. Semua dibayar setelah perjalanan tersebut selesai dilakukan sehingga pertanggungjawabannya jelas.
Salah satu hal yang dianggap sulit dalam upaya WTP adalah masalah pengelolaan aset. Sebagai daerah induk yang sudah memekarkan beberapa kabupaten, pemerintah Konawe sempat kesulitan dalam pelaporan aset daerah. Namun demikian hal itu sudah tak menjadi masalah yang berarti karena pencatatan aset mulai dilakukan dengan tertib.
LHP WTP tersebut juga membuktikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahan Konawe sudah sangat memadai dan tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Kondisi yang demikian juga membuat Konawe tidak khawatir menghadapi persaingan global utamanya era ekonomi ASEAN.
Kery melanjutkan, prestasi WTP memberikan banyak dampak positif bagi pemerintahannya utamanya bertambahnya kepercayaan diri aparat pemerintahan untuk bekerja lebih maksimal lagi. Opini masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin baik karena pelaporan keuangan yang sangat baik.
Selain itu dampak positif lainnya adalah kepercayaan pemerintah pusat terhadap Konawe akan semakin besar. Untuk anggaran-anggaran dari pemerintah pusat tentu akan bertambah termasuk untuk alokasi anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).
Kery mencontohkan salah satu bukti kepercayaan pusat terhadap Konawe adalah perusahaan milik negara PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah bersedia meminjamkan anggaran Rp. 232 Miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Unaaha.
Konawe menjadi daerah pertama di Indonesia yang disetujui untuk meminjam anggaran sebesar itu. Penandatanganan kerja sama dan surat utang tersebut telah dilakukan di hari yang sama ketika Konawe meraih predikat WTP, Kamis (28/7/2016).
“Baru konawe yang pertama itu diberikan karena kepercayaan yang sangat tinggi pemerintah pusat terhadap pemerintah konawe. Salah satu penyebabnya adalah penyelenggaraan pemerintah kita tahun 2015 dalam hal laporan keuangan bisa WTP,” ujar Kery.
PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN
Namun diakui dalam laporan WTP itu masih ada beberapa catatan BPK yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah Konawe. Masalah-masalah yang masih menjadi catatan BPK dalam LHP akan dicermati dan dicarikan jalan keluarnya.
Kery berjanji akan mempertahankan prestasi pemerintahan WTP tersebut. Tak hanya itu, Konawe yang belum cukup sepekan juga berhasil meraih piala adipura juga akan turut dipertahankan. Namun demikian keberhasilan itu kembali terhadap masyarakat untuk menilainya seperti apa.
“Tadi saya katakan kepada BPK bahwa malu saya kalau berikutnya tidak bisa mempertahankan WTP. Nah, inilah yang pastinya akan menjadi perhatian kita untuk bekerja sesuai aturan yang ada. Kan tidak semua daerah itu bisa WTP, perbandingannya dari 500 lebih daerah hanya 50 yang bisa dapat,” ujar Kery.
Himbauan terhadap SKPD-SKPD yang ada di Konawe adalah agar penggunaan anggaran sesuai aturan dan anggaran-anggaran yang tidak penting dipangkas. Kata Kery, himbauan tersebut selalu disampaikannya terhadap birokrasi pemerintahannya.
Kery memastikan untuk tahun anggaran 2015 yang mendapat WTP tersebut tidak ada temuan penegak hukum terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD. Yang menjadi temuan penegak hukum di salah satu dinas yakni hanya pada proses kegiatan tapi tidak terkait DPA yang salah.
“Seperti kasus pasar itu (Sampara) yang sampai kepala dinasnya ditahan. Itu ada proses pencairan uang yang salah. Waktu itu anggarannya sudah dikeluarkan semua tapi pekerjaan belum tuntas. Uang habis volume belum selesai. Tapi kalau untuk anggarannya sudah sesuai DPA,” ujar Kery.
DEWAN APRESIASI
Di tempat yang sama Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara mengatakan sangat mengapresiasi pencapaian pemerintah Konawe tersebut. DPRD sesuai tugas dan fungsinya akan terus mengawal prestasi tersebut suapaya bisa dipertahankan.
Selama ini DPRD telah berperan dengan baik mendorong upaya pemerintah Konawe meraih WTP utamanya agar selalu menjalankan rekomendasi BPK dari tahun ke tahun. Sebelumnya selama 3 tahun berturut-turut Konawe selalu mendapat WDP namun karena rekomendasi BPK terus ditindaklanjuti maka kali ini bisa mencapai WTP.
“Selama 54 tahun usia Konawe baru pemerintahan kali ini yang bisa mendapatkan opini WTP. Ini DPRD sangat memberi apresiasi,” ujar Gusli. (ADVETORIAL)
