ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Arief Budiman menyebut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 rawan terkendala anggaran. Hal ini terkait dengan waktu pembahasan anggaran perubahan pemerintah daerah (pemda) yang selesai dibahas pada Agustus, sementara tahapan pilkada sudah dimulai tahun 2019.
Dalam Rakor Gelombang I Penyusunan Anggaran Pilkada 2020 yang saat ini masih berlangsung di Yogyakarta, Arief mengatakan banyak daerah yang kebingungan menganggarkan Pilkada 2020. Tak terkecuali bagi KPU di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan menghelat tujuh pilkada.
(Baca Juga : Pilkada 2020: Mereka yang Bakal Cerai dan Masih Mesra)
“Jadi mereka kelimpungan semua, tapi saya sampaikan tidak boleh ada tahapan pemilihan kepala daerah yang tidak bisa dibiayai,” kata Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Dalam rakor tersebut, Ketua KPU RI melihat potensi ada keterlambatan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Kata Arief, beberapa daerah sebetulnya sudah siap dan sudah membahas, tapi banyak daerah melaporkan belum siap. Oleh sebab itu, pihaknya mengingatkan dari awal kepada pemangku kepentingan agar bisa memformulasikan pilkada secepatnya.
“Maka saya perintahkan pulang dari Jogja ini paling lambat besok Senin sudah harus bertemu dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),” imbuh Arief.
(Baca Juga : KPU dan DPR Tarik Ulur Soal Tanggal Pelaksanaan Pilkada 2020)
Sementara itu, dikonfirmasi awak Zonasultra.com, Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara (Konut) Syawal mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda Konut. “Masih akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, hasil rakor Jogya. Nanti kita menunggu tanggapan pemda,” ucap Syawal saat lewat Whatsapp.
Adapun daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020 selain Kabupaten Konut di antaranya Kabupaten Muna, Buton Utara (Butur), Konawe Kepulauan (Konkep), Wakatobi, Konawe Selatan (Konsel) dan Kolaka Timur (Koltim). (A)
