Ketua KPU Sultra Larang Penyelenggara Pemilu Plesiran Jelang Hari Pencoblosan

166
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Abdul natsir
La Ode Abdul Natsir

ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Hari pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) tinggal dua pekan lagi. Para penyelenggara pemilu dan beberapa instansi terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan itu juga mulai sibuk.

Olehnya itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Abdul Natsir melarang anggota dan jajaranya plesiran jelang hari pencoblosan 17 April nanti. Ia menegaskan penyelenggara harus memaksimalkan waktu 15 hari yang tersisa untuk kesiapan pemilu 2019.

“Kita akan keluarkan surat larangan berpergian. Besok saya akan keluarkan surat itu, kalo tidak ada undangan, tidak ada izin dan tidak ada penyampaian itu tidak boleh,” ujar kata Abdul Natsir di Hotel Claro, Selasa (2/3/2019).

Bahkan, Ketua KPU Sultra akan memberikan sanksi kepada penyelenggara yang berpergian saat semua sibuk jelang pemilu 2019. Namun Abdul Natsir akan memaklumi jika memang ada sesuatu yang urgen ataupun ada undangan resmi.

(Baca Juga : H-15 Pemilu 2019, Ketua KPU Sultra: Kami Sudah Siap)

“Tetapi kalau untuk kegiatan yang lain yang urgent, misal orang sakit berobat, tapi hal-hal lain itu kami tidak bisa mentolerir lagi dalam sisa waktu 15 hari lagi,” imbuhnya.

Pihaknya juga menekankan keseriusan dalan menyiapkan pemilu 2019 serta mengecek segala kesiapan masing-masing dalam semua tingkatan. Evaluasi juga harus dilaksanakan setiap harinya.

Sebelumnya juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telag menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 099/892/SJ tertanggal 1 Februari 2019. SE tersebut mengatur larangan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah, DPRD, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri maupun pemerintah daerah (pemda).

Larangan itu berlaku pada tujuh hari kalender sebelum dan sesudah 17 April 2019 atau tepat hari pemungutan suara Pemilu 2019. Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan sebagai abdi negara, baik itu kepala daerah, birokrat, anggota DPRD adalah panutan bagi masyarakat.

(Baca Juga : KPU Sultra Gelar Sosialisasi Pemilu di Daerah Rawan Konflik)

“Kalau mereka melancong, masyarakat melancong lagi, maka golputnya tinggi saat Pemilu. Masak yang mengajak pilih, malah dolan (jalan-jalan), ya enggak jelas,” ujar Hadi Prabowo beberapa waktu yang lalu.

Sekjen Kemendagri ini berharap pemilu berjalan lancar aman tertib dan berkualitas dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Menurutnya Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi yang menjadi sejarah pertama di Indonesia, sebab untuk pertama kalinta Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) digelar serentak. (a)

 


Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Kiki

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini