ZONASULTRA.COM, BAUBAU– Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengaku jika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN tidak akan memberikan sanksi apa-apa kepada kader partai yang tidak menggunakan partai berlambang matahari terang sebagai kendaraan politiknya di pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang.
Kata dia, saat ini bukan lagi zaman dimana pemberian sanksi terhadap pengurus partai yang tidak menggunakan PAN sebagai kendaraannya begitu mudah diberikan, sebab keinginan seorang kader partai untuk maju bertarung di Pilkda merupakan hak yang tidak bisa dihalang-halangi.
“Emang masih zaman yah sanksi-sanksian? kalo ada kader yang ingin maju mencalonkan di pemilihan kepala daerah, kita ngga bisa halangi, karena itu adalah haknya,” kata Zulkifli di Kota Baubau, Rabu (3/8/2016) malam disela-sela acara pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN se Sultra.
Zulkifli mengaku, meski kader tersebut tidak menggunakan PAN sebagai pintu menuju kursi tertinggi di daerahnya, yang bersangkutan masih tetap menjadi bagian dari PAN.
Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Kendari Asrun menegaskan jika ada kader yang tidak menggunakan PAN sebagai kendaraan politiknya di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kendari, maka kader tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan AD/ART partai.
Dengan demikian keinginan salah satu kader terbaik PAN yang juga Ketua DPRD Kota Kendari, Abdul Rasak untuk maju bertarung dalam Pilwali 2017 melalui partai lain tidak ada masalah.
Ancaman Asrun akan sanksi kepada Rasak lantaran anaknya Adriatma Dwi Putra (ADP) akan maju dalam Pilwali Kota Kendari memperebutkan pintu PAN. (A)
Penulis : Restu
Editor : Rustam
