ZONASULTRA.ID, KENDARI – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki sejumlah mitra kerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Di antaranya yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit Bahteramas, hingga Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kendari.
Jelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022, para mitra tersebut telah memaparkan ke DPRD Sultra terkait capaian realisasi anggaran pada 29 Agustus 2022 lalu. Serapan anggaran per 1 Agustus 2022 sudah di atas 40 sampai 50 persen.
Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Sulaeha Sanusi mengatakan serapan anggaran tersebut sudah cukup memuaskan. Dari hasil pertemuan dengan para mitra tersebut, ada beberapa usulan dari dinas-dinas untuk penambahan anggaran di APBD-Perubahan 2022.
“Ada beberapa yang memberi masukan terutama untuk pelayanan publik. Misalnya kalau di Rumah Sakit (RS) Provinsi Bahteramas mereka minta soal penambahan ruangan perawatan,” ujar Sulaeha di DPRD Sultra, Rabu (14/9/2022).
Komisi IV DPRD Sultra telah melakukan kunjungan kerja di RS Bahteramas pada 31 Agustus 2022. Sulaeha dan para anggota Komisi IV memang menemukan bahwa perlu ada penambahan ruangan perawatan, dan banyak alat kesehatan seperti ranjang yang sudah tidak layak pakai. Oleh karena itu, Komisi IV akan mendorong alokasi anggaran untuk RS Bahteramas di APBD-Perubahan 2022.
Persoalan di Dinas Pemuda dan Olahraga yakni masih kekurangan dana untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Poprov) Sultra sehingga perlu ada penambahan. Terkait hal ini, Komisi IV akan membicarakannya ke Panitia Anggaran TAPD (Tim Anggaran) Provinsi dan Banggar DPRD untuk bisa dianggarkan.
“Karena ini juga terkait pembinaan olahraga di generasi kita supaya kita melahirkan lagi bakat-bakat olahraga yang bisa bersaing di kancah nasional dan internasional,” ujar Sulaeha.
Untuk persoalan di RSJ Kendari adalah masalah kekurangan tenaga medis dan adanya aksi ujuk rasa terkait hak uang jasa Jaminan Kesehatan Nasional yang belum diberikan selama 9 bulan kepada para perawat RSJ. Hal ini juga menjadi perhatian Komisi IV DPRD Sultra.
Sulaeha mengatakan pada intinya Komisi IV sangat mengapresiasi kerja-kerja dari para kepala dinas yang menjadi mitra kerja. Dia mencontohkan apa yang dilakukan Dinas Pariwisata sudah bagus dengan mendorong ekonomi kreatif.
“Bagaimana Dinas Pariwisata membangkitkan UMKM (usaha mikro kecil menengah) di 17 kabupaten/kota pasca Covid ini. Misalnya dengan adanya program desa pariwisata, mereka mengutus UMKM untuk pagelaran-pagelaran seni di tingkat nasional. Bahkan, produk UMKM kita pernah diapresiasi Presiden Jokowi tentang kemasan produk lokal kita yang sudah bagus, tidak lagi asal-asalan. Makanya saya sangat apresiasi dengan kepemimpinan Pak Belli Harli Tombili di Dinas Pariwisata, sangat bagus sekali kreativitasnya,” ujar Sulaeha.
Sulaeha berharap apa yang dilakukan Dinas Pariwisata juga menjadi teladan bagi dinas-dinas lain dalam melakukan terobosan kreativitas dan inovasi yang membangkitkan ekonomi rakyat dan mendatangkan pendapatan daerah.
Selain mendorong pengalokasian anggaran di APBD-Perubahan, Komisi IV juga akan mendorong sejumlah penganggaran di APBD 2023 nantinya sesuai prioritas kebutuhan masyarakat. Persoalan kesehatan, kata Sulaeha, masih perlu perhatian khusus.
Misalnya, mobil jenazah di sejumlah rumah sakit masih sangat kurang sehingga tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Bagi Komisi IV ini menjadi perhatian sehingga nantinya ketersediaan mobil jenazah dapat melayani masyarakat dengan baik.
Selain itu, Komisi IV juga menerima aspirasi tentang perlunya pembangunan rumah sakit jiwa di wilayah kepulauan. Sebab selama ini ada kejadian karena terbatasnya rumah sakit jiwa maka warga yang sakit jiwa tidak memiliki tempat untuk perawatan, bahkan ada yang sampai harus ditahan di kantor Polisi.
Komisi IV akan mendorong agar APBD bisa untuk membangun rumah sakit jiwa untuk wilayah kepulauan yakni di Kota Baubau. Hal ini untuk memenuhi kebetuhan warga yang mengalami gangguan jiwa di kepulauan Buton-Muna dan sekitarnya sehingga rumah sakit jiwa tidak hanya berpusat di Kota Kendari. (Adv)
