ZONASULTRA.ID, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dan Pemkab Konawe Selatan (Konsel) dianugerahi penghargaan Universal Health Coverage (UHC) oleh BPJS Kesehatan di salah satu hotel di Kendari pada Kamis (24/8/2023) karena komitmen kedua daerah itu dalam memberikan jaminan sosial kepada warganya.
Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal menjelaskan, penghargaan UHC diberikan kepada pemerintah daerah yang minimal 95 persen dari penduduknya telah memiliki jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan.
“Penghargaannya tidak terlalu penting, tetapi komitmen dari pemerintah untuk memberikan jaminan itu. Itu membuktikan bahwa pemerintah punya keinginan kuat untuk memastikan orang yang punya kebutuhan terkait dengan kesehatan bisa dapat,” ungkapnya.
Untuk Kota Kendari, 96,50 persen dari total penduduknya telah memiliki jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan. Sementara Konsel lebih tinggi yaitu 97,70 persen dari total penduduknya.
Andi mengaku bahwa komitmen tersebut sebenarnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah. Namun, ada beberapa kendala seperti penataan dan keterbatasan fiskal. Dengan adanya 2 daerah di Sultra sebagai penerima UHC, ia harap seluruh daerah menyusul.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan, pelayanan kesehatan menjadi hak dasar semua warga negara, sehingga harus dipastikan terbukanya akses serta pelayanan yang didapatkan mudah, murah, terjangkau dan berkualitas.
“Oleh karena itu, Pemkot Kendari di tengah keterbatasan yang dimiliki dalam hal pendanaan berupaya semaksimal mungkin untuk membuka akses kepada seluruh masyarakat dalam menikmati layanan kesehatan yang ada,” ujarnya.
Bupati Konsel Surunuddin mengatakan, jalan untuk pencapaian saat ini tidaklah mudah. Pasalnya, Pemda telah menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp10 miliar di 2023 baik melalui APBD maupun APBN untuk memberikan jaminan sosial khususnya kesehatan bagi warganya.
Ia harap, pelayanan di fasilitas kesehatan yang ada di Konsel bisa dimaksimalkan untuk masyarakat serta kolaborasi fasilitas kesehatan antar daerah terjalin kuat.
“Misalnya di Konsel tidak bisa terlayani, kita minta bantuan ke rumah sakit Kota Kendari. Kita lagi berantas oknum-oknum yang mempersulit peserta BPJS. Itu juga dibayar pemerintah, jadi tidak ada alasan,” ujar Surunuddin. (B)
Kontributor: Ismu Samadhani
Editor: Jumriati
