ZONASULTRA.COM, KENDARI – Rumpun Peremupuan Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut, kabupaten Konawe sebagai daerah dengan angka kekerasan seksual tertinggi sepanjang tahun 2017.
Hal ini terungkap dalam kegiatan aksi kolektif dalam rangka Peringatan Hari Perempuan Internasional di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (8/3/2018).
Kegiatan ini diselenggarakan beberapa koalisi organisasi perempuan di Sultra seperti Rumpun Perempuan Sultra (RPS), Aliansi Perempuan Sultra, Solidaritas Perempuan Kendari, Yayasan Lambu Ina Kabupaten Muna, Forum Pengadaan Layanan Region Timur, Koalisi Perempuan Indonesia Sultra, Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Baubau, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kendari, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Pusat Studi Gender Perempuan dan Anak UHO, dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A PPKB) Provinsi Sultra.
Direktur Rumpun Perempuan Sultra Husnawati mengatakan, berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sultra angka kekerasan seksual tertinggi terjadi di Kabupaten Konawe dengan jumlah 26 kasus, dimana korbannya adalah perempuan.
“Secara umum P2TP2A mencatat, kasus kekerasan terhadap perempuan di Sultra pada 2017 sebanyak 246 kasus terdiri dari 27 kasus laki-laki dan 219 kasus perempuan,” terang Husna di Kendari, Kamis (8/3/2018).
Sementara, untuk kekerasan fisik yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Muna dengan jumlah 18 kasus, terdiri dari 2 kasus laki-laki dan 16 kasus perempuan.
Dia menyebutkan bentuk kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan seksual sebanyak 118 kasus terdiri dari 2 kasus laki-laki dan 116 kasus perempuan.
“Laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak paling banyak menimpa mereka yang berasal dari level keluarga dengan ekonomi kebawah,” jelas Husna.
Sementara itu, Direktur Alpen Sultra Mida Karim menjelaskan, momen Hari Perempuan Internasional merupakan bentuk komitmen gerakan perubahan bagi perempuan di Sultra.
Dia menambahkan, koalisi perempuan Sultra ingin mendorong agar kebijakan anggaran bisa memberi akses bagi pelayanan perempuan dan anak yang tidak beruntung baik dari sisi kualitas pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. (C)