ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Reformasi Agraria (AMARA) bersama masyarakat petani UPT Arongo Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar aksi demo terkait reforma agraria yang terjadi di Sulawesi Tenggara di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor DPRD Sultra, Selasa (27/9/2016) siang. Massa melakukan aksi teaetrikal di depan kantor BPN Sultra sebelum menyampaikan segala tuntutan yang mereka inginkan.
Koordinator Umum Aksi Syamsuduha mengatakan ada permainan yang sangat jelas antara Pemprov Sultra dengan investor untuk menguasai lahan yang ditandai dengan bukti bahwa pemerintah Sultra mempermudah perizinan bagi investor yang menghendaki penguasaan sumber agraria secara luas, baik di sektor pertambangan maupun perkebunan.
“Konflik yang terjadi seperti di UPT Arongo ada penggusuran lahan produktif masyarakat transmigrasi Arongo Kecamatan Ranomeeto Barat oleh PT Merbau Jaya Indah Grup,” ujar Syamsuduha.
Dia melanjutkan, kasus serupa juga terjadi antara PT Tiran Sulawesi dengan masyarakat transmigrasi Tolihe, masyarakat Moramo, Kolono, dan Laonti. Dan masih banyak lagi kasus konflik agraria lain yang sampai saat ini belum diselesaikan secara serius oleh Pemprov Sultra.
Plt Kepala Kantor Konawe Kepulauan (Konkep) Suangto bersama Kabid III BPN Sultra Suge dan Kasi Tematik Almahazirudin yang menerima massa di Aula BPN Sultra mengatakan, akan menerima dan mencatat semua tuntutan dari masyarakat. Pihaknya akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Kepala Kanwil BPN karena saat aksi tersebut Kepala Kanwil sedang berada di luar kota.
“Kami tidak bisa mengambil keputusan saat ini terkait tuntutan masyarakat, karena kami bukanlah pengambil kebijakan. Laporan yang telah kami catat akan kami sampaikan. Hari Senin depan beberapa perwakilan aksi dan masyarakat tani akan melakukan pertemuan dengan Kakanwil,” kata Suangto
Dari kantor BPN Sulawesi Tenggara (Sultra), massa aksi lanjut menuju ke Kantor DPRD Provinsi Sultra. Masyarakat petani di UPT Arongo menuntut kepastian lahan tempat tinggal dan pertanian UPT Arongo.
Tuntutan lainnya yaitu pemerintah mencabut izin perusahaan yang bermasalah, moratorium perluasan perkebunan dan pertambangan, dan penghentian monopoli dan perampasan tanah dan kriminilisasi terhadap kaum tani dan seluruh rakyat serta menurunkan biaya produksi pertanian.
“Dalam pembentukan tim penyelesaian permasalahan, kami baik itu Walhi, SP, SPI, dan masyarakat petani menginginkan untuk dilibatkan,” ungkap Syamsuduha.
Menyelesaikan segera semua konflik agraria yang terjadi di Sultra secara inklusif, sensitif, dan responsif gender, dengan melibatkan perempuan dalam proses penyelesaiannya serta mempertimbangkan situasi, kebutuhan, dan kepentingan khusus perempuan, termasuk dalam hal proses pemulihan.
“Dengan adanya penggusuran lahan yang dilakukan PT Merbau, yang merasakan dampaknya itu kami pak para ibu, susah dalam mendapatkan air bersih, terjadi banjir saat musim hujan, kesehatan yang terganggu, kami meminta perlindungan,” ungkap Tusni Widya Astuti, perwakilan petani perempuan UPT Arongo Desa Laikangdonga, Kabupaten Konsel.
Sekretaris Komisi I DPRD Sultra Bustam, yang menerima pendemo mengatakan akan menampung semua tuntutan masyarakat tani dan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Konsel untuk penyelesaian konflik agraria ini. (A)
Reporter : Sitti Nurmalasari
Editor : Jumriati
