Surunuddin sangat menyayangkan perseteruan di media antara Ridwan dan Oheo. Menurutnya, wewenang ganti mengganti adalah domain pusat. Dikatakan, yang perlu diingat adalah Golkar bukan milik peroranga
Surunuddin sangat menyayangkan perseteruan di media antara Ridwan dan Oheo. Menurutnya, wewenang ganti mengganti adalah domain pusat. Dikatakan, yang perlu diingat adalah Golkar bukan milik perorangan ataupun milik pengurus provinsi karena semua saling melengkapi mulai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten.
Ia menegaskan selama belum ada putusan dari Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) yang mengganti Ridwan maka dia akan tetap mengakui Ridwan sebagai Ketua DPD Golkar Sultra. (Baca juga : Oheo Gusur Ridwan, Segera Siapkan Cabup dari Golkar)
“Pak Oheo kalau belum resmi di SK-kan oleh Kemenkumham, yah nda usah dulu banyak ngomong. Apa namanya teror kecil-kecilan yah,” kata Surunuddin ditemui di kantor sekretariat DPRD Sultra, Kamis (19/3/2015).
Mengenai kepengurusan Agung Laksono atau Aburizal Bakri, Surunuddin mengaku buka persoalan dua kubu yang berkonflik, tetapi ia akan melihat siapa yang yang disahkan pemerintah. Dengan diakuinya pemerintah, Golkar Konsel dapat mengajukan calon dalam pemilihan kepala daerah Desember 2015 mendatang.
“Saya tidak mau pusing dukung ini atau itu, karena kuncinya ada pada pemerintah sesuai Undang-Undang partai Politik. Makanya kita di Konsel tidak pernah ada riak-riak,” kata Surunuddin yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sultra.
Terkait pernyataan Oheo yang akan mendukungnya menggunakan pintu Golkar untuk calon bupati Konsel, dia mengucapkan terima kasih karena diakuinya ia mempunyai hak untuk mencalonkan diri, apalagi turut memenangkan Golkar dalam pemilu yang lalu. (Taslim)
