ZONASULTRA.COM, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada awal pekan ini diharapkan tak hanya melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintah Daerah (Pemda). Sebab, ada sejumlah dugaan korupsi yang dapat didalami.
Hal itu dikemukakan tiga lembaga masyarakat yang siap bersinergi dengan KPK adalah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Konawe, Kibar Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Peguyuban Laduni Sultra. Ketiga lembaga itu menyimpan data-data tentang keuangan dan dugaan penyimpangan anggaran di daerah itu.
Ketua GMPK Konawe Sumantri mengatakan, saat ini sedang terjadi defisit anggaran (kekurangan dalam kas keuangan) mulai tahun 2017 sebesar Rp301 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp77 miliar.
Dia menilai, defisit ini disebabkan tidak seimbangnya pemasukan dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe.
(Baca Juga : KPK Awasi Kinerja SKPD di Konawe)
“Dengan terjadinya defisit tersebut, kami berharap KPK jangan saja melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi tapi diharapkan ada penindakan terhadap pelaku-pelaku yang diduga telah menyalahgunakan wewenang selaku aparat Negara,” tutur Sumantri di Kendari, Kamis (2/8/2018).
Dia juga mengaku mengetahui sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sudah dilaporkan oleh lembaga masyarakat di Polres Konawe, Polda Sultra, Kejaksaan Negeri Konawe.
“Bila KPK membutuhkan data dan keterangan, kami siap memberikan dan memfasilitasinya,” katanya. (B)
Reporter : Muhamad Taslim Dalma
Editor : Abdul Saban
